Kesenjangan sosial-ekonomi di atas yang terjadi di masyarakat mengharuskan pemerintah dan rakyat Indonesia kembali berpedoman kepada konsepsi sosialisme Indonesia yang digagas para Bapak Bangsa, terutama Bung Karno. “Saya kira, kalau itu kita jadikan pedoman, justru hari ini, dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, sosialisme Bung Karno semakin relevan,” ungkap Revrisond Baswir.
Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira, juga punya pandangan senada. Karena itu, menurut dia, bangsa ini harus kembali menjadikan UUD 1945 yang tanpa amandemen sebagai konstitusi.
“Karena, UUD 1945 yang belum diamandemen merupakan konsitusi yang berkonsep sosialisme, yang sejalan dengan cara pandang dan pemikiran Bung Karno,” tuturnya.
Sosialisme Indonesia yang digagas Bung Karno, menurut Andreas, berbeda dengan komunisme. “Sosialisme yang digagas Bung Karno tidak berangkat dari stratifikasi sosial, karena itu tidak ada pertentangan kelas. Kaum marhaen kan sebenarnya memiliki alat produksi, tapi tidak punya akses untuk mengembangkan usahanya sehingga kehidupan mereka menjadi sejahtera. Upaya untuk mengangkat kaum marhaen agar menjadi sejahtera inilah yang dipikirkan dan diperjuangkan Bung Karno dengan marhaenisme atau sosialisme ala Bung Karno. Beliau kan bukan hanya intelektual pemikir, tapi juga terlibat dalam aksi,” kata Andreas.
Pemerintah Jokowi-JK semestinya mendengar suara rakyat tersebut. Kembalikan arah pedoman Nawacita kepada Trisakti dan sosialisme Indonesia, bukan kepada konsepsi neo-liberal yang menyengsarakan rakyat kecil.
