Saudara-saudara, hal lain yang ingin saya sampaikan, syarat penting bagi pemimpin masa depan adalah betapa pentingnya wawasan kebangsaan. Hal ini bersifat wajib. Demikian halnya pemahaman terhadap masalah lingkungan.
Terkait isu lingkungan, saya sejak dulu terus berjuang dan mengkritisi agar jangan sampai pulau-pulau kita diperjualbelikan. Tidak boleh yang namanya pulau menjadi ekkslusif milik pribadi. Pulau-pulau itu adalah simbol kedaulatan bangsa. Pulau-pulau tidak boleh diatasnamakan perorangan. Pemiliknya adalah seluruh rakyat. Itulah perintah konstitusi yang harus selalu kita jaga.
Persoalan lingkungan lainnya di dalam negeri yang harus segera dibenahi mencakup semua undang-undang terkait lingkungan. Saya telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tata Ruang, yang implementasinya harus sejalan dengan undang-undang yang mengatur wilayah perairan. Ke depan tidak boleh terjadi lagi konflik kepemilikan lahan, termasuk persoalan reklamasi. Sudah seharusnya secara jelas dan tegas izin pembangunan yang menyangkut wilayah perairan disertai dengan penegakkan hukum lingkungan tanpa tebang pilih.
Saya akan terus memperjuangkan dan mendorong kebijakan politik yang ramah lingkungan. Sudah saatnya paradigma politik ekonomi yang memanfaatkan secara bijak kekayaan alam dikedepankan, termasuk kekayaan hayati Indonesia. Intermezo: hingga sekarang, saya pun terus mendorong penyelamatan kekayaan hayati, flora dan fauna, juga penyelamatan warisan budaya bangsa untuk terus dipatenkan.
Saudara-saudara, secara internasional, masalah global yang juga krusial saat ini adalah terkait isu perubahan iklim. Isu ini sangat signifikan dan kita harus lebih serius terlibat sekaligus mencermati berbagai pejanjian internasional. Yang terbaru adalah Perjanjian Paris 2015. Perjanjian ini mengubah pola struktur penurunan emisi yang sebelumnya diatur dalam Perjanjian Kyoto. Inilah saatnya komitmen nasional, komitmen dari seluruh elemen bangsa, untuk mencapai target penurunan emisi dunia, termasuk menghentikan pembalakan liar. Akan tetapi, di saat bersamaan, kita harus tetap melangkah dalam koridor kepentingan nasional.
Langkah awal yang harus kita perjuangkan dalam isu perubahan iklim adalah “keadilan iklim”. Kita berjuang bersama negara-negara lain agar “utang emisi” diselesaikan negara-negara maju. Mereka terindikasi berkontribusi besar pada perusakan atmosfer akibat menumpuknya gas rumah kaca selama berpuluh-puluh tahun.
Menurut saya, Indonesia pun harus aktif mendorong cara penentuan dan penghitungan emisi yang didasarkan pada penghitungan emisi per kapita. Mari kita perjuangkan kesepakatan internasional: “setiap orang di belahan bumi mana pun memiliki hak yang sama terhadap atmosfer”.
Hal yang tidak kalah pentingnya dalam isu perubahan iklim adalah memastikan penyelamatan dunia melalui penghematan energi dan beralih pada sumber energi yang lebih aman bagi bumi. Jangan sampai isu perubahan iklim berujung pada “perdagangan karbon”. Kesadaran terhadap lingkungan ini yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin di dalam menjalankan roda pemerintahan.
Saudara-sudara se-Bangsa dan se-Tanah Air. Keseluruhan pertimbangan akademis yang bertitik tolak dari pemikiran saya dalam bidang politik dan pemerintahan, yang dijadikan dasar pemberian gelar kehormatan, sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari konsepsi besar, mencakup haluan pembangunan negara, dirumuskan dengan sangat baikpada masa pemerintahan Bung Karno. Konsepsi tersebut disebut Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional. Di dalamnya bergabung 574 orang ahli dari berbagai bidang. Hal ini menjadi bukti bahwa ilmu tidak hanya untuk ilmu. Ilmu harus berguna bagi kemanusiaan, bermanfaat bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara.
Saya yakin, spirit tersebut dapat tumbuh kembali, suatu spirit yang melahirkan para pemikir, para akademisi “organik”, yaitu mereka mengabdikan diri dalam dunia akademis tidak untuk menghuni menara gading. Para akademisi tersebut secara nyata terlibat dalam memberikan pemikiran dan pengetahuan terbaiknya untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Sudah saatnya ide, pemikiran, dan gagasan Bung Karno dihidupkan kembali dan menjadi bintang penuntun bagi kita semua. Jangan hanya karena masalah-masalah politik, berbagai konsepsi penting dari Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya dibuang.
Bung Karno menginginkan bahwa kebijakan politik pembangunan haruslah bersifat ilmiah, berdasarkan riset-riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebijakan politik tersebut harus sesuai dengan kondisi dan realitas rakyat, bangsa, alam, serta budaya Indonesia. Namun demikian, Bung Karno berpesan, konsepsi tersebut hendaknya menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh rakyat, karena beliau menghendaki pembangunan dijalankankan dengan melibatkan dan mengerahkan seluruh tenaga rakyat. Intermezo: anak-anak muda yang dikirim untuk belajar ke luar negeri, terutama untuk memperdalam ilmu pasti, juga untuk mencetak tenaga-tenaga ahli yang akan berkontribusi dalam pembangunan negara. Kesempatan yang harus diberikan kepada setiap anak bangsa untuk memperoleh pendidikan tidak dapat hanya niat personal, namun harus menjadi kewajiban dan politik tetap negara. Salah satu dokumen penting yang dihasilkan dari hasil penelitian bidang pangan adalah Buku Resep Mustika Rasa.
Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberikan kenang-kenangan berupa buku yang berisi pemikiran Bung Karno, Di Bawah Bendera Revolusi, dan dokumen lengkap Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Semoga Universitas Padjadjaran tertarik untuk menjadikannya bahan pembelajaran dan kajian. Semoga Universitas Padjadjaran menjadi pelopor berdirinya Pusat Studi Pemikiran Bung Karno. Semoga cita-cita Bung Karno terus menjadi cita-cita dan perjuangan kita bersama, yaitu terwujudnya Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka!
Wassalammualaikum warahamtullahi wabaraktuh. Syalom. Om santi santi santi om. [CHA/PUR]
