Koran Sulindo – Kasus harian Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terus meningkat. Bahkan karena tingginya kasus harian itu menyebabkan fasilitas kesehatan kita sudah tidak mampu menampung para panderita Covid-19 yang memerlukan perawatan inap. Kelebihan kapasitas.
Situasi itu lantas menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai PPKM Darurat ini sama sekali tidak efektif menekan angka penambahan Covid-19. Sebagian pengamat justru menilai pemerintah tidak dapat mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 itu.
Menanggapi tudingan pengamat dan masyarakat itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat untuk Jawa-Bali memastikan pemerintah mampu mengendalikan pandemic Covid-19 yang terjadi di Tanah Air. Jika ada yang mengatakan tidak terkendali, Luhut mengatakan, “Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali.”
Bukan kali ini saja Luhut menyampaikan pernyataan yang bernada mengancam. Sudah berkali-kali. Tetapi, pemimpin itu dinilai bukanlah perkataannya melainkan tindakannya. Itu sebabnya, sesering apapun Luhut meyakinkan masyarakat jika kenyataannya tidak sesuai, maka situasinya akan tetap sama.
Hanya berjarak tiga hari dari pernyataan sebelumnya, Luhut kemudian mengkoreksi sendiri ucapannya. Dalam sebuah keterangan resmi melalui virtual, Luhut menyebut virus corona varian Delta sudah mendominasi Pulau Jawa. Varian ini lebih dahsyat dari sebelumnya sehingga tidak bisa dikendalikan. Bahkan Luhut baru-baru ini menyampaikan maaf kepada masyarakat karena pemerintah belum optimal menekan laju pertambahan kasus Covid-19.
Selain ucapan yang tidak konsisten itu, pemberlakuan PPKM Darurat juga kerap bermasalah di lapangan. Dengan dalih menegakkan pembatasan, petugas lapangan seperti aparat Satpol PP, aparat Kepolisian RI dan TNI sering berkonflik dengan masyarakat terutama para pedagang kecil yang harus tetap menjalankan usaha demi menghidupi keluarganya.
Celakanya, dalam keadaan sulit, para petugas pun “tega” mengenakan sanksi kurungan hingga denda kepada para pedagang itu. Mulai dari denda ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Di daerah Jawa Barat pedagang warung kopi memilih hukuman kurungan tiga hari ketimbang harus membayar denda senilai Rp 5 juta karena dinilai melanggar aturan PPKM Darurat.
Dalam kasus yang lain, pemerintah juga tidak pernah konsisten mengenai sampai kapan PPKM Darurat ini diberlakuan. Adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang memastikan pemberlakuan PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Muhadjir menyampaikan itu berdasarkan keputusan rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Belakangan pernyataan itu dikoreksi sejawat Muhadjir yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Komunikasi publik yang buruk itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 ini bisa ditangani pemerintah. Terbukti dari hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 mencapai titik terendah selama empat bulan terakhir. Hasil survei LSI menyebutkan dari Februari hingga Juni 2021, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 turun menjadi 43% dari sebelumnya 56,5%.
Menurut LSI, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi selama pandemi Covid-19 berlangsung cenderung turun. Pada September 2020, misalnya, tingkat kepercayaan publik berada di angka 60,6%. Lalu, pada November 2020 sebesar 60% dan Februari 2021 sebesar 56,5%. Terakhir berada di Juni 2021 tingkat kepercayaan merosot hingga 43%.
Dari situasi ini, masyarakat agaknya pesimis dengan cara pemerintah menangani pandemi Covid-19. Tidak saja dari sisi sektor kesehatan, masyarakat juga kelimpungan karena sangat terdampaksecara ekonomi dengan adanya PPKM Darurat itu. Sementara bantuan yang dijanjikan pemerintah tak kunjung datang. Lalu, akankah badai segera berlalu? Dan sampai kapan situasi ini akan terus berlangsung? Sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Dan masyarakat tampaknya hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian. [Kristian Ginting]
