Koran Sulindo – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan menghadapi Pemilihan Umum Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019, tentara dan polisi akan netral.
“Kita solid dengan Polri untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini. Sehingga netralitas itu akan kita jaga di atas segala-galanya,” kata Hadi, usai dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12), seperti dikutip setkab.go.id.
Menurut Hadi, terdapat lima program prioritas tentara di bawah kepempimpinannya, yaitu pembangunan di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Selaru.
“Karena itu adalah sejalan dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo,” katanya.
Mengenai mutasi di jajaran perwira tinggi TNI yang dilakukan di detik-detik akhoir jabatan Jendral Gatot Nurmantyo, Hadi mengatakan mutasi itu ada aturannya. Berdasarkan Jukmin, mutasi bisa dilakukan jika yang bersangkutan sudah menjalani jabatan 2 tahun, diperlukan untuk kedinasan dalam rangka mendukung tugas pokok, dan mendukung visi dan misi pimpinan.
Menurut Hadi, alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI saat ini kita berpedoman atau based on MEF (Minimum Essential Force) yang saat ini sudah masuk Rencana Strategi (Renstra) kedua, 2014-2019.
“Sehingga kita menunggu saja ada beberapa yang harus segera dipenuhi, diantaranya adalah pemenuhan pesawat tempur, radar, dan kapal selam, itu yang sedang kita tunggu. Sehingga restra kedua ini diharapkan, kalau pembagian restra pertama adalah 30%, 30%, dan 40% sehingga semuanya 100, dan saat ini kita menunggu realisasinya sampai 2019 nanti restra kedua sudah tercapai 30%,” katanya.
Dalam pelantikan yang dilakukan sore itu, Menhan dan Kapolri bertindak sebagai saksi.
Setelah disetujui secara aklamasi dalam rapat paripurna DPR RI Kamis (7/12) kemarin, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12) sore.
Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/TNI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI oleh Sekretaris Militer Presiden, penyematan tanda pangkat dan jabatan oleh Presiden, dan pengambilan sumpah.
Seusai pengambilan sumpah, dilanjutkan penandatanganan berita acara dengan saksi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Acara pelantikan diakhiri dengan menyanyikan kembali lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan penyampaian ucapan selama yang dimulai oleh Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.
Tampak hadir dalam acara itu antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Mendagri Tjahjo Kumolo, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, anggota Komisi I DPR, KSAD Jenderal Mulyono, dan KSAL Laksamana Ade Supandi. [DAS]
