Koran Sulindo – Ribuan warga Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua, berunjukrasa pada Senin (19/8/2019) mengecam intimidasi, persekusi, diskriminasi, dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang. Massa baik yang mengendarai sepeda motor maupun berjalan kaki bergerak menuju Abepura, Kotaraja, lalu melanjutkan perjalanan menuju Kantor Gubernur Papua di pusat Kota Jayapura.
Sementara aktivitas Kota Manokwari lumpuh total sejak Senin pagi (19/08/2019), karena ribuan massa serentak melakukan aksi blokade ruas jalan utama di dalam kota.
Aksi-aksi tersebut adalah luapan protes warga terhadap ujaran rasis kepada mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya dengan sebutan ‘monyet’.
Di Jayapura, massa yang memenuhi semua lajur jalan terus menyerukan kecaman terhadap persekusi, intimidasi, dan makian rasial yang dialami para mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya.
Sebuah mobil dengan pelantang memimpin barisan para pengunjukrasa, dengan membawa spanduk bertuliskan “Anti Rasis, Ketika Masyarakat Papua Sadar dan Melawan Balik”.
Jumlah pengunjukrasa yang sangat banyak, membuat dua lajur jalan Waena hingga tanjakan Skyline penuh sesak. Para pengunjukrasa yang tidak membawa kendaraan dengan semangat berlari mendaki tanjakan Skyline, jalan utama menuju pusat Kota Jayapura.
Banyak perguruan tinggi dan sekolah libur, karena para mahasiswa dan siswa ikut berunjurasa. Sejumlah toko di kawasan perdagangan di Abepura dan Entrop memilih tutup. Warga yang lain membagikan minuman terhadap para pengunjukrasa, termasuk para Mama-mama Papua yang berjualan di Skyline.
Warga juga telah berkumpul di Taman Imbi dan Dok 2. Mereka menunggu para pengunjukrasa dari Waena, untuk bersama-sama melanjutkan unjukrasa di kantor Gubernur.
“Aksi ini dilakukan oleh segenap rakyat bangsa Papua. Kami menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan lanjut ke Kantor Gubernur Papua,” kata Koordinator Lapangan Aksi Solidaritas Rakyat Papua Bayam Keroman, di Papua, Senin (19/8/2019), seperti dikutip jubi.co.id.
Menurut Keroman, aksi damai itu tak hanya diikuti orang dewasa, tetapi juga anak-anak SD dan SMP yang mengenakan pakaian seragam.
Aksi damai ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Papua, termasuk organisasi mahasiswa kelompok Cipayung serta gereja di Tanah Papua.
“Hari ini kami rakyat Papua diintimidasi oleh orang Indonesia sendiri. Seluruh rakyat Papua menolak pernyataan itu. Apabila mereka menyatakan kami monyet, biarkan kami lepas dari manusia-manusia tersebut,” kata Keroman.
Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alex Gobay, mengatakan seluruh mahasiswa menolak intimidasi diskriminasi yang dilakukan oleh orang Indonesia terhadap rakyat bangsa Papua.
”Ini potret buruknya demokrasi Indonesia, demokrasi yang selama ini diagung-agungkan dan dibangga-banggakan Indonesia di dunia internasional,” kata Gobay.
Massa yang menempuh jarak sekitar 20 kilometer itu melumpuhkan aktivitas warga di Kota Jayapura.
Manokwari Lumpuh Total
Di Manokwari, Papua Barat, aksi massa mulai bergerak pukul 06.00 WIB dan memuncak antara pukul 09.00-10.30.
Sejumlah warung, kantor dan pusat pemerintahan dan kendaraan jadi sasaran amuk massa.
Kantor yang dibakar massa antara lain kantor DPR Provinsi Papua Barat, kantor MRPB, kantor Satpol PP Kabupaten dan kantor BPBD kabupaten serta kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten yang berada di bekas kantor Gubernur Papua Barat.
Massa aksi gabungan sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa di Manokwari mendesak Gubernur Papua Barat segera mengambil sikap dan menjawab aspirasi massa.
Jumlah Massa lebih Besar
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kabupaten Jayapura menyatakan dalam waktu 1-2 hari ke depan setelah pernyataan ini dibuat dan tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, GMKI dan GMKI akan melumpuhkan Kota Sentani dengan menurunkan massa yang lebih besar lagi.
“Kami tidak segan-segan untuk melakukan hal yang sama yang telah dilakukan terhadap saudara-saudara kita di tanah Jawa,” kata Ketua GMKI Kabupaten Jayapura, Berto Tungkoye, di Sentani, Jayapura, Senin (19/8/2019), seperti dikutip jubi.co.id.
GMKI dan GAMK mengutuk keras aksi rasisme yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan sekelompok masyarakat Surabaya terhadap mahasiswa Papua pada 15-17 Agustus 2019 lalu.
Menurut Tungkoye, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, MRP, dan Komnas HAM harus segera membentuk tim gabungan dan turun langsung untuk melihat kondisi mahasiswa Papua di tanah Jawa dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.
“Kalau tidak ditindaklanjuti dan dilakukan proses hukum maka akan ada pembiaran kondisi seperti ini terus menerus dan kami orang Papua selalu dianggap bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Tungkoye. [Didit Sidarta]
