Koran Sulindo – DPP Partai Golkar hari ini menggelar rapat pleno membahas kepemimpinan partai pascapenahanan Setya Novanto (Setnov) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).
Opsi yang berkembang dalam rapat pleno ada dua. Pertama penunjukan pelaksana tugas (PLT) ketua umum. Kabar yang beredar Setnov menghendaki agar dirinya digantikan sementara oleh pelaksana tugas, Sekjen Golkar Idrus Marham dipilih Setnov menjalankan tugas ini.
Kedua, langsung menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih ketua umum definitif.
“Kalau sudah diputuskan Munaslub tidak perlu ada Plt,” kata Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid, di Jakarta, Selasa (21/11), seperti dikutip antaranews.com.
Jika Pleno menghendaki Munaslub, maka penyelenggaraannya akan diatur Ketua Harian, Koordinator Bidang, dan Sekjen. Waktu penyelenggaraan Munaslub paling lambat Desember 2017, karena tahun depan sudah memasuki tahun Pilkada.
Lima SSK
Rapat pleno berlangsung alot sejak dibuka siang hari tadi.
Sementara itu Petugas Polda Metro Jaya mengamankan rapat yang diselenggarakan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
“Kami menyiapkan lima SSK di Kantor DPP Golkar,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis, di Jakarta, Selasa (21/11), seperti dikutip antaranews.com.
Sebanyak lima SSK terdiri dari dua SSK dari Satuan Brimob dan tiga SSK dari Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya.
Polda Metro Jaya menerima permintaan dari Sekjen Idrus Marham. Personil dipimpin Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya. [DAS]
