Catatan Cak AT:
Sejak nama Gus Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kuota haji, ruang publik terbelah. Satu pihak menyebutnya sebagai bukti bahwa hukum akhirnya berani menyentuh wilayah yang selama ini dianggap “suci dari pengawasan”.
Pihak lain membalas dengan argumentasi yang terdengar rapi: ini bukan korupsi, melainkan kebijakan; bukan suap, melainkan pembagian proporsi kuota; bukan menyalahi peraturan, tapi diskresi; bukan pidana, melainkan perbedaan tafsir undang-undang.
Di antara dua kubu itu, publik dihadapkan pada segepok pasal yang dikutip seperti ayat —dipetik sebagian, ditinggalkan sebagian. Akibatnya, hukum tampak seperti teka-teki yang bisa dibengkokkan oleh siapa pun yang paling fasih berbicara.
Namun perkara ini tentu tak akan berhenti pada perdebatan wacana. Secara hukum, Gus Yaqut telah menyandang status tersangka dan, dalam proses berikutnya, beralih menjadi terdakwa yang akan menjalani proses persidangan di ruang pengadilan.
Artinya, perkara ini tidak lagi berada di meja opini, melainkan di meja hijau. Dan di sanalah kelak —di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi— pasal-pasal yang diperdebatkan itu akan diuji bukan oleh loyalitas, melainkan oleh pembuktian.
Pengadilan Tipikor menjadi panggung tempat bahasa undang-undang harus menjawab satu pertanyaan sederhana namun menentukan: apakah ini diskresi kebijakan yang sah, atau penyalahgunaan kewenangan yang berbuah keuntungan tidak sah?
Di dalam drama hukum itu, selalu ada babak pembuka yang terdengar lunak dan babak penutup yang terdengar tegas. Undang-Undang Haji pun begitu. Ia menaruh Pasal 9 di bagian depan seperti pintu geser: mudah dibuka, fleksibel, seolah ramah pada segala kemungkinan.
Lalu, beberapa halaman setelahnya, ia memancang Pasal 64 seperti palang besi: tegas, kaku, dan tak mudah ditawar. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan satu desain. Masalah bisa muncul ketika yang dibaca hanya pintunya, sementara palangnya kurang diperhatikan.
Mari mulai dari Pasal 9, primadona para pembela. Di sana tertulis bahwa jika setelah kuota ditetapkan masih ada tambahan dari Arab Saudi, Menteri berwenang menetapkan kuota tambahan itu. Pengisian kuota tambahan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.
Bunyi yang terdengar administratif, bersih, dan “masuk akal”. Dunia diplomasi haji memang dinamis. Tak jarang pemerintah Saudi Arabia sedang baik hati dan memberi bonus kuota berjumlah puluhan ribu di menit akhir. Suka-suka mereka.
Negara tak mungkin kaku seperti tembok beton dalam mengatur dan mengelolanya. Maka dibukalah ruang diskresi: agar pemerintah bisa bergerak cepat, menyelamatkan logistik, menjaga keselamatan jamaah, dan menyesuaikan kapasitas.
Namun, diskresi — seperti pisau dapur — diciptakan untuk memotong sayur, bukan untuk menusuk tetangga. Ia adalah alat, bukan tujuan. Karena itu, undang-undang yang baik selalu memasangkan pisau dengan talenan: ada ruang gerak, tetapi ada batas etika.
Di sinilah Pasal 64 muncul, bukan sebagai catatan kaki, melainkan sebagai penegasan nilai. Pasal 64 UU Haji berbunyi tanpa basa-basi: kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota nasional. Tegas dan pasti. Bukan 50 persen.
Lalu kalimat berikutnya seperti menepuk meja: pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Ini bukan sekadar angka dan prosedur. Ini adalah deklarasi politik hukum: akses ibadah tidak boleh dikomersialkan.
Kuota tak boleh ditentukan oleh kedekatan, apalagi oleh kemampuan membayar jalan pintas. “Khusus” bukan berarti “eksklusif untuk yang punya akses”; ia tetap tunduk pada antrean, pada prinsip keadilan, pada gagasan bahwa negara hadir untuk menertibkan hasrat pasar.
Mengapa arsitek undang-undang menyusun seperti itu — Pasal 9 dulu yang membuka, lalu Pasal 64 yang mengunci? Karena pembuat undang-undang tahu satu hal yang sering dilupakan birokrasi: kebijakan publik selalu berada di antara dua bahaya — kekakuan yang membahayakan keselamatan, dan keluwesan yang mengundang rente.
Maka mereka memberi pintu agar negara bisa bergerak, sekaligus memasang palang agar gerak itu tidak berubah menjadi perdagangan akses.
Di titik inilah kita harus berhenti bersandiwara. Mengutip Pasal 9 sambil menyingkirkan Pasal 64 ibarat mengutip ayat rahmat sambil membuang ayat keadilan.
Diskresi untuk menetapkan kuota tambahan tidak pernah dimaksudkan sebagai cek kosong untuk mengutak-atik komposisi 92:8% hingga membalikkan asas.
Ketika komposisi 8 persen berubah drastis, apalagi hingga setengah-setengah, kita tidak lagi sedang menyaksikan variasi administratif, melainkan pembongkaran fondasi.
Ketika pengisian kuota tidak lagi tunduk pada urutan pendaftaran nasional, kita tidak lagi berada di wilayah kebijakan, melainkan di ambang pasar gelap yang diberi jas legal.
Sebagian orang berkata, “Ini soal manajemen risiko. Negara tak sanggup menampung tambahan jamaah secara cepat; swasta lebih lincah.” Argumen ini terdengar rasional — seperti semua rasionalisasi yang nyaman bagi yang memegang kuasa.
Tetapi hukum tidak mengukur niat dengan kata-kata; ia mengukur dampak dengan asas. Jika hasilnya adalah ribuan jamaah reguler tersingkir dari hak antreannya, sementara akses cepat dibuka melalui kanal yang rawan transaksi, maka diskresi telah menyeberang dari “menjaga keselamatan” ke “menciptakan privilese”.
Di sinilah ironi itu menjadi telanjang. Haji, yang mengajarkan kesetaraan dalam balutan ihram, justru dikelola dengan mekanisme yang memuliakan perbedaan akses.
Seolah-olah di hadapan Ka’bah pun berlaku dua jalur: satu jalur antrean panjang untuk rakyat kebanyakan, satu jalur cepat untuk yang tahu pintu belakang. Negara, yang seharusnya menjadi wasit, tiba-tiba tampak seperti pengelola loket.
Kita perlu jujur pada bahasa hukum. Pasal 9 memberi kewenangan menetapkan adanya kuota tambahan, bukan kewenangan mengubah makna keadilan distribusi kuota yang ditetapkan 92:8%.
Pasal 64 memaku dua pagar: komposisi 8 persen dan pengisian berdasarkan urutan nasional. Dua pagar ini bukan dekorasi; ia adalah garis batas antara kebijakan yang sah dan penyalahgunaan wewenang. Melompati pagar sambil mengklaim “pintunya terbuka” bukanlah kepiawaian administrasi, melainkan kecanggihan memelintir norma.
Dan di sinilah Pengadilan Tipikor mengambil peran yang tak bisa digantikan oleh media, akademisi, atau simpatisan. Di ruang sidang itulah Pasal 9 dan Pasal 64 tidak lagi diperdebatkan sebagai slogan, melainkan diuji melalui bukti.
Para hakim akan menguji: apakah diskresi dijalankan dengan peraturan yang sah, transparan, dan proporsional; apakah komposisi dan mekanisme pengisian kuota tetap setia pada asas undang-undang; dan yang paling menentukan, apakah ada keuntungan tidak sah yang mengalir dari kewenangan publik.
Jika terbukti, ini bukan lagi “salah kebijakan”, melainkan penyalahgunaan wewenang. Jika tidak, hukum pun wajib berkata tidak.
Maka pertanyaannya bukan lagi “bolehkah menteri menggunakan diskresi?”, melainkan “untuk apa diskresi itu digunakan, dan kepada siapa ia memberi keuntungan?”
Jika diskresi itu menguntungkan kepentingan umum, memperluas keadilan, dan tetap setia pada pagar Pasal 64, ia layak dibela.
Tetapi jika ia menciptakan ruang jual-beli akses — apa pun bungkus bahasanya — maka kita sedang menyaksikan korupsi yang lebih modern: tidak merampas uang jamaah dari tas mereka, melainkan merampas hak mereka melalui kebijakan.
Undang-undang Haji ini, dengan susunan Pasal 9 lalu Pasal 64, sebenarnya sedang mengajari kita membaca: pertama, negara perlu lentur; kedua, kelenturan itu harus dibatasi oleh keadilan.
Jika kita hanya membaca kalimat pembuka dan menutup mata pada penegasan, kita bukan sedang menafsir hukum — kita sedang memilih pasal seperti memilih menu, mengambil yang manis dan membuang yang pahit.
Pada akhirnya, pelajaran dari dua pasal ini sederhana namun pedih: dalam urusan ibadah publik, yang suci bukan hanya tujuan, tetapi juga prosedurnya.
Pintu boleh dibuka ketika keadaan menuntut, tetapi palang tidak boleh digeser demi kenyamanan segelintir orang. Jika palang itu digeser, bukan hanya hukum yang dilanggar, melainkan makna haji itu sendiri — dari perjalanan jiwa menjadi perjalanan kuota.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
