Koran Sulindo – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan setuju untuk mengedepankan aspek musyawarah dan mufakat dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. PDI Perjuangan juga sepakat untuk mencari solusi atas keberatan Pemerintah dan sejumlah pihak terhadap sejumlah isu antara lain soal ciri pokok Pancasila dan penambahan ketentuan menimbang dan menyangkut larangan komunisme/marxisme, kapitalisme/liberalisme, serta khilafahisme.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP menilai ada upaya memecah-belah kekuatan bangsa dalam konteks RUU HIP. Di era kolonial, politik becah belah disebut devide et impera. Padahal, Indonesia dikenal sebagai bangsa pejuang, negara pelopor tata dunia baru yang damai dan berkeadilan yang diwujudkan dalam spirit Konferensi Asia Afrika 1955.
“Kita harus bangga dengan kepeloporan tersebut dan seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri, dan pada saat bersamaan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindar dari politik devide at impera,” kata Hasto, di Jakarta, Minggu (14/6/2020), melalui rilis media.
Sikap PDI Perjuangan atas dinamika pro-kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU HIP, adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat.
“Dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, setuju untuk dihapus,” katanya.
Begitu juga dengan hal penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang.
“PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang,” katanya.
Mengenai berbagai pendapat berkaitan dengan RUU HIP tersebut menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa. Dengan demikian akan bijak sekiranya semua pihak mengedepankan dialog.
“Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktek demokrasi Pancasila,” kata Hasto [CHA]
