Koran Sulindo – PDI Perjuangan menilai wajar Presiden Joko Widodo marah pada jajarannya di Kabinet Indonesia Maju. Sejak awal Presiden Jokowi sudah mengingatkan seriusnya pandemi Covid-19 pada seluruh kehidupan rakyat.
“Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Menurut Hasto, dalam hal ikhwal kegentingan memaksa yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis fungsi koordinasi, kerjasama antar kemenetrian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan.
“Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri,” katanya.
Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri.
PDI Perjuangan berharap apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet, dan seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara. Karena itu diperlukan ecepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam memercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional.
Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong agar para menteri bekerja lebih keras ditengah masa pandemi Covid-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi bukan wacana.
“Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam video arahan yang dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden lewat “channel” Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6) membuka opsi reshuffle menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19.
“Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja “reshuffle”. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak-ibu tidak merasakan itu sudah,” kata Jokowi. [CHA]
Ilustrasi: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/CHA
