Koran Sulindo – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat. Bahkan, sampai hari ini setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1700 orang ditangkap. Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara.
“Karenanya, setop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat (5/3).
Menurut Hasto, jalan demokrasi harus dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah. Diharapkan agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya.
“Dalam politik, kebenaran poltik harus menjadi dasar berdasarkan rules of the game yang harus dihormati bersama,” ujar Hasto.
Hasto mengungkapkan bahwa patiainya sendiri memiliki pengalaman bagaimana Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan. Puncaknya pada tahun 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi daftar pemilih tetap (DPT). Termasuk penggunaan oknum penyelenggara pemilu, bantuan sosial dengan jumlah yang sangat fantastis dan lainnya. sehingga ada suatu partai yang perolehan suaranya bisa naik 300% di tengah kontestasi yang sangat ketat.
“Akhirnya kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut,” terang politikus asal Yogyakarta itu.
Hasto melanjutkan, Myanmar tahun 1955 telah menjadi mitra penting Indonesia di dalam mengadakan Konferensi Asia Afrika. “Pemerintah, terlebih PDI Perjuangan, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung,” ucapnya.
Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat Myanmar telah menjadi korban. PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya diplomasi melalui ASEAN guna menekan rezim militer di Myanmar agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu.
“Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog,” pungkas Hasto. [CHA]
