Koran Sulindo – PDI Perjuangan tidak akan mendesak Presiden Joko Widodo segera memastikan kabinet pemerintahannya untuk periode 2019-2024.
“Saya sebagai ketua umum partai pengusung utama Presiden Jokowi, menunggu dulu pelantikan presiden pada 20 Oktober,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Kamis (29/8/2019), melalui rilis media.
Saat ini Megawati sedang melakukan kunjungan kerja di Seoul, Korea Selatan. Ia menjadi salah satu pembicara utama pada DMZ International Forum on the Peace Economy, yang berlangsung pada 28-29 Agustus ini.
Menurut Megawati, soal kabinet dan pengisian jabatan menteri sebaiknya tidak terlalu dianggap krusial, karena penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden dan ada prosedur yang harus ditempuh.
“Pembentukan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Artinya penentu akhirnya adalah Presiden Jokowi,” katanya.
Presiden kelima RI ini menjelaskan sudah tersedia tata pemerintahan yang efektif beserta prosedurnya. Baru setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, selanjutnya dilakukan pembentukan kabinet.
Pada Kongres V PDI Perjuangan, di Bali pada 8-10 Agustus lalu, dalam pidato pembukaan yang sering diselingi tanpa membaca teks, Megawati memang sempat meminta agar PDI Perjuangan diberi jatah kursi terbanyak di kabinet Jokowi.
“Usulan itu disampaikan karena dalam forum kongres. Pernyataan saya saat itu adalah hal biasa saja. Kenapa harus sembunyi-sembunyi. Minta saja, tapi dikasih atau tidak, itu adalah keputusan presiden,” kata Megawati.
PDI Perjuangan meskipun menyampaikan usulan tersebut, tapi tetap tunduk pada fatsun politik Indonesia, yaitu yang menentukan kabinet adalah presiden terpilih melalui hak prerogatif yang dimilikinya.
Pada kunjungan tersebut, Megawati didampingi menantu Nancy Prananda, cucu Diah Lupita Jasmina Srita, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri. [Didit Sidarta]
