Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, pihaknya bakal mengajak para ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk menggelar rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.
Hasto menuturkan, rapat tersebut guna memastikan kesolidan dukungan partai koalisi terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dan turut serta mengawal hingga di parlemen. Selain itu, rapat bersama partai koalisi dengan Jokowi itu juga bakal membahas sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak solid saat pengambilan keputusan UU Pemilu di DPR.
“Tidak hanya sikap PAN dalam koalisi, kita juga membahas yang sifatnya strategis. Menyoal agenda seperti pilkada serentak dan program Pak Jokowi-JK untuk masyarakat Indonesia,” ujar Hasto disela-sela Tahlilan memperingati kasus 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (26/7).
Hasto menjelaskan, dialog yang akan dilakukan tentu saja untuk menentukan apakah PAN sebaiknya tetap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. “Semuanya tergantung sikap PAN sendiri,” tambah Hasto.
Namun Hasto mengakui belum tahu kapan rencana rapat partai koalisi dengan Jokowi itu dilaksanakan.
“Agenda rapat bersama ini masih menunggu waktu pak Jokowi,” katanya lagi.
Dalam rapat nanti, PDIP ingin menekankan bahwa partai koalisi harus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah hingga ke tingkat implementasi politik.
“Artinya keselarasan kata dalam dukungan pada pemerintah harus sama dengan tindakan yang dilakukannya di tengah masyarakat atau pun di DPR,” katanya.
PDIP menyayangkan sikap PAN yang berbeda pandangan saat pengambilan keputusan UU Pemilu dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (20/7) lalu.
“Ketika memutuskan hal yang strategis seperti UU Pemilu semua partai koalisi harus satu suara. Secara etika politik itu tak bisa dibenarkan mempunyai agenda berbeda. Terebih dalam agenda yang strategis. Soal itu nantinya akan kami bahas bersama,” katanya.
Menurut Hasto, partai koalisi juga nantinya diminta berkomitmen ulang terhadap pemerintahan Jokowi terkait berbagai agenda ke depan dan kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang belum terealisasi.
Agenda yang perlu mendapat dukungan partai koalisi di DPR adalah soal Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Hasto, Perrpu tentan Ormas itu harus didukung penuh oleh partai koalisi.
“Masih banyak agenda yang diperlukan untuk membangun komitmen bersama. Misalnya RUU tentu Perppu Ormas, tentang pajak. Itu kan semua memerlukan dukungan mayoritas di parlemen,” imbuhnya.
Koalisi Tanpa Syarat
Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait perbedaan sikap dikoalisi pemerintahan Kabinet Kerja. Diakuinya, PAN berkoalisi tanpa syarat.
“Sekarang banyak yang sudah kami sampaikan, PAN kalau berkoalisi sebagai mitra yang sejajar saling isi, saling berikan hak yang bermanfaat. Kami berpegang pada prinsip koalisi tanpa syarat, itu menarik dalam fenomena koalisi dari awal,” ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/7).
Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu mengutarakan, sampai sekarang Ketua Umum Zulkifli Hasan menyampaikan pada prinsipnya soal kabinet adalah hak prerogratif presiden, sehingga partainya menghormati dari awal apapun keputusan partai diserahkan kepada ketua umum dan akan diikuti.
“Kalau ada hal-hal terkait kabinet atau yang lain, kami harap koalisi tidak hanya soal ada atau tidak menteri dalam kabinet. Tapi di PAN, semua yang dilakukan dengan mekanisme AD/ART partai melalui rakernas bergabung dalam koalisi pemerintahan,” ujarnya
Adapun partai koalisi pendukung pemerintah adalah Golkar, PKB, PAN, PPP, NasDem dan Hanura. [CHA]
