Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto berkunjung menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Kedua petinggi partai itu bertemu untuk mendiskusikan strategi pemenangan Joko Widodo untuk pemilihan presiden Pilpres 2019 mendatang.
Hasto mengatakan, setelah mendukung Jokowi, bagaimana strategi pemenangan dan komunikasi seluruh kader ketika kedua partai membangun dialog, untuk hasil yang positif bagi bangsa dan negara.
“Pertemuan ini penting sebagai partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, dengan dukungan dari PDIP dan Golkar yang mendeklarasikan Jokowi sebagai capres maka harus dilakukan konsolidasi, tentunya memberikan konsekuensi politik yang sama,” kata Hasto usai pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (20/3).
Menyoal cawapres Jokowi, kata Hasto, saat ini sedang dicari sosok yang harus mempunyai visi dan misi sama dengan Jokowi. Saat ini, PDI Perjuangan berfokus pada pilkada serentak terlebih dahulu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertemuan resmi ini digagas sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Selanjutnya, Partai Golkar juga akan bergantian menyambangi Kantor PDI Perjuangan.
“Kedua partai mempunyai visi-misi melanjutkan kerja sama partai yang lebih spesifik untuk diangkat. Ini menunjukkan kedua mesin partai bergerak,” kata putra Menteri Perindustrian Hartarto di era Presiden Soeharto itu.
Airlangga melanjutkan, dalam pertemuan itu dibahas juga terkait kinerja dari para kader partai di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sementara terkait keputusan calon wakil presiden, Airlangga menyerahkan keputusan kepada Joko Widodo sembari menunggu usulan cawapres dari PDI-P.
“Tidak-tidak. Ini kami serahkan kepada Pak Presiden dan menyerap aspirasi dari PDI-P,” kata Airlangga.
Selain strategi pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019, Airlangga juga menyebut pertemuan itu membahas berbagai isu termasuk wacana cuti presiden hingga evaluasi UUD pasca 4 kali amandemen.
Namun, Airlangga tidak merinci lebih lanjut akan hal atau pasal apa saja yang dinilai perlu dievaluasi dalam amandemen tersebut. [CHA/TGU]
