Koran Sulindo — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa tata ruang pembangunan Indonesia dibuat berdasarkan koridor strategis.
Pesan Megawati itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada Basuki, dalam webinar bertajuk “Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19” yang digelar DPP PDIP, Jumat (6/8).
Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soedjono, Ketua OJK Wimboh Santoso, Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar, Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono, dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Webinar diikuti ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.
Hasto menitipkan pesan Megawati agar Kementerian PUPR terus mendorong kebijakan tata ruang. Dan dia menekankan hendaknya Kementerian PUPR memastikan seluruh upaya pembangunan Indonesia Raya didasarkan pada koridor strategis.
Hasto menuturkan, pada tahun 1958 Proklamator dan Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno, menetapkan berbagai bentuk koridor strategis. Misalnya, dia menetapkan Sumatera akan menjadi pusat perkebunan Indonesia. Sementara Jawa, dalam tata ruangnya ditetapkan sebagai pusat Industri jasa. Dan Bandung menjadi pusat industri pertahanan.
Selanjutnya, Kalimantan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kekuatan Angkatan Udara. Adapun Maluku, disiapkan menjadi pusat industri maritim. Dan Papua ditata menjadi pusat pertahanan kelautan Indonesia.
“Bu Megawati mengingatkan konsepsi tata ruang harus disiapkan dengan sebaiknya. Sehingga pembangunan Indonesia Raya dilaksanakan dengan visi jangka panjang, walau pemerintahan hanya maksimal sepuluh tahun sesuai periodisasinya,” urai Hasto.
Selain itu, kata Hasto, Megawati juga memohon perhatian Menteri Basuki agar memastikan adanya kebijakan bangunan tahan gempa. Sebab, Indonesia hidup di lingkungan cincin api (ring of fire) dengan potensi gempa, termasuk akibat megathrust di laut selatan Jawa.
“Dalam dialog Bu Megawati dengan Pak Basuki, memang diketahui bahwa hal ini adalah kewenangan pemerintah daerah. Tapi karena kita negara kesatuan, Kementerian PUPR seharusnya tetap bisa memastikan seluruh regulasi konstruksi memperhitungkan faktor bencana itu,” tambah Hasto.
Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono menjelaskan diskusi itu dilaksanakan demi mengevaluasi dan memperoleh gambaran kebijakan yang menjadi solusi atas masalah ketenagakerjaan di sektor konstruksi. Diskusi membahas bagaimana pembangunan infrastruktur dilaksanakan masif dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Karena banyak warga yang bisa ikut terlibat dan bekerja dalam berbagai pekerjaan infrastruktur yang ada,” kata Nusyirwan.
Dalam webinar itu, Ketua OJK Wimboh Santoso akan berbicara soal kebijakan perbankan dan nonperbankan, mengantisipasi masa pandemi. Termasuk soal soal restrukturisasi berbagai BUMN serta sektor swasta. Sementara para direksi perusahaan konstruksi akan bicara soal bagaimana agar ada titik temu kebijakan Pemerintah, dengan keadaan BUMN dan Swasta di sektor konstruksi.
“Intinya bagaimana di tengah kesulitan pandemi, ekonomi Indonesia tetap bergerak. Inilah pilihan ideologis kita. Apapun kesulitan yang dihadapi rakyat, negara harus hadir, mendorong jawaban atas hak rakyat mendapat penghidupan yang layak dan manusiawi,” kata Nusyirwan. [CHA]
