BANSOS beras atau bantuan pangan beras kembali disalurkan pemerintah setelah sempat terhenti saat pelaksanaan pemilu 2024. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memastikan bantuan Pangan beras kembali dilanjutkan.
“Alhamdulillah satu tahapan demokrasi yaitu Pilpres telah berlangsung kemarin. Dan mulai hari ini bantuan pangan beras kembali dilanjutkan disalurkan kepada 22 juta masyarakat yang sangat membutuhkan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo, Kamis (15/2).
Bantuan pangan beras ini kembali dilanjutkan sebagai salah satu upaya intervensi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
“22 juta Keluarga Penerima Manfaat ini sangat memerlukan adanya bantuan tersebut. Jadi ini bentuk kehadiran negara yang memerhatikan rakyat, sehingga bantuan ini terus dilakukan dan perlu dicatat bahwa ini tidak berkaitan dengan politik,” ujar Arief.
Realisasi bantuan pangan beras hingga ini telah mencapai 185.000 ton. Sedangkan target penyaluran pada 2 bulan pertama di 2024 adalah 440.000 ton.
“Saya mengajak kita semua, baik kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, asosiasi dan komunitas, serta masyarakat luas, mendukung upaya penyaluran bantuan pangan beras ini sehingga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua,” ujar Arief.
Pemerintah juga disebut berupaya menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Sepanjang Januari 2024 GPM telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten kota. Sementara GPM di Februari ini ditargetkan terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dengan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengecek langsung stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Kamis (15/2). Presiden menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak dipengaruhi oleh gelontoran bantuan pangan beras.
“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan tersebut ke masyarakat. justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau tidak, justru melompat. Ini hukum supply demand,” kata Presiden Jokowi.
