Koran Sulindo – Pemerintah mengutang lagi kepada Bank Dunia untuk memperluas jangkauan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlahnya mencapai US$ 200 juta. Bank Dunia menyetujui pinjaman tersebut karena mendukung program tersebut.
Perluasan jangkauan tersebut meliputi jumlah keluarga yang awalnya hanya 3,5 juta keluarga pada 2015 akan ditingkatkan menjadi 10 juta keluarga atau 15 persen dari total penduduk pada akhir 2020. Dana itu juga akan digunakan untuk memperkuat sistem dalam pelaksanaan program serta koordinasi yang lebih baik dengan program-program bantuan sosial.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia Rodrigo Chaves, perluasan jangkauan itu sebagai cara untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam jangka panjang. Juga untuk memperbaiki masa depan anak-anak keluarga miskin melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
Bank Du
Ia menilai, PKH yang dijalankan Kementerian Sosial berdampak besar terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Ia akan tetapi menyayangkan alokasi anggaran untuk program itu masih terkecil.
“Lewat US$ 200 juta bisa mendukung alokasi anggaran pemerintah US$ 5,5 miliar untuk lima tahun ke depan,” kata Rodrigo seperti dikutip Kontan di Jakarta pada Rabu (10/5).
Program PKH disebut diterapkan lebih dari 70 negara. Setidaknya itu menurut ekonom senior Bank Dunia Pablo Ariel Acosta. Perluasan jangkauan PKH oleh karena itu akan menjadi program bantuan tunai bersyarat kedua terbesar setelah Brazil. Pablo berharap lewat program itu bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Dukungan Bank Dunia untuk program bantuan sosial Indonesia disebut sebagai komponen pentung dalam Kerangka Kerja Kemitraan Negara Bank Dunia untuk Indonesia. Bank Dunia akan mendukung secara pembiayaan dan bantuan teknis untuk Kementerian Sosial melalui kerja sama dengan mitra strategis pembangunan seperti Departemen Luar Negeri dan Pedagangan Pemerintah Australia. [KRG]
