Pinjaman pemerintah sebesar 400 juta dollar AS untuk memperkuat kualitas dan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia (JKN) telah disetujui Bank Dunia, Rabu (15/12). Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memperluas cakupan, dan peningkatan sumber daya manusia.
Pembiayaan “Program Reformasi dan Hasil Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” ditujukan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi belanja JKN, serta mendukung perumusan dan implementasi kebijakan JKN. Program ini akan mempertemukan empat pemangku kepentingan utama JKN—Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS-K), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Kementerian Keuangan – untuk memfasilitasi koordinasi dan reformasi yang diperlukan.
“Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi belanja JKN, pembiayaan ini juga akan mendukung peningkatan sistem informasi kesehatan Indonesia sehingga dapat lebih terintegrasi untuk kebijakan JKN yang lebih tepat sasaran dan lebih terinformasi,” kata Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris -Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan menuju pencapaian Universal Health Care (UHC) melalui program JKN. Antara 2014 dan 2019, cakupan JKN diperluas hingga mencapai 83 persen dari jumlah penduduk dan mengurangi pengeluaran individu dari 47 persen menjadi 32 persen untuk perawatan kesehatan.
Namun, terlepas dari pencapaian ini, kekurangan dalam kualitas perawatan telah membuat Indonesia memiliki angka kematian ibu, tuberkulosis, dan stunting yang tinggi. Skrining dan diagnosis yang terbatas juga telah menghambat pengelolaan yang efektif dari beban penyakit kronis yang terus meningkat.
“Pekerjaan yang sinkron di antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa Program akan mencapai tujuan yang diinginkan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sebagai pengguna utama JKN. Kementerian Keuangan akan mengkordinir pelaksanaan dan memberikan dukungan kesekretariatan selama Program berlangsung,” kata Made Arya Wijaya, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pandemi COVID-19 juga mengganggu akses ke layanan kesehatan yang penting. Hampir 3,5 juta orang Indonesia kehilangan akses ke perawatan kesehatan terjangkau sebagai akibat dari kehilangan pekerjaan. Selain itu mobilitas yang berkurang, penutupan fasilitas, dan kehati-hatian dalam situasi pandemi berkontribusi pada penurunan akses perawatan kesehatan, terutama untuk pencegahan. Pelayanan kesehatan yang tertunda dan hilang tidak hanya dapat menyebabkan kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih besar di masa depan, tetapi juga dapat menambah beban keuangan bagi badan pelaksana JKN, BPJS-K.
Dampak jangka panjang dari COVID-19 dan kemungkinan transisi dari pandemi ke endemi akan semakin menantang keberlanjutan JKN. Dalam konteks ini, sementara dana JKN dan biaya administrasi BPJS Kesehatan tetap bersumber dari iuran peserta, Program Berorientasi Hasil ini (PforR) mendukung kemampuan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan JKN melalui peningkatan kualitas, efisiensi, dan pengelolaan klaim. “Kami berharap upaya kolaboratif ini untuk layanan yang lebih berkualitas kepada anggota kami, ”kata Mahlil Ruby, Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS -K.
Pinjaman akan diberikan melalui instrumen Program Berorientasi Hasil dari Bank Dunia, yang menghubungkan pencairan dana dengan pencapaian hasil program tertentu, dan dirancang untuk jangka waktu lima tahun.
Program ini akan menggunakan indikator termasuk perbaikan dalam proses untuk memberikan perawatan di fasilitas perawatan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit, memperkuat manajemen klaim dan pencegahan klaim yang tidak perlu, dan peningkatan penggunaan data dalam pengambilan keputusan serta dukungan. Semua dari sekitar 220 juta penerima JKN, di antaranya 60 persen miskin atau hampir miskin, akan mendapat manfaat dari perbaikan ini.
“Melalui dukungan ini, Bank Dunia tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memastikan akses berkelanjutan bagi rumah tangga terhadap layanan kesehatan yang penting dan berkualitas,” kata Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste. penting bagi upaya pemulihan Indonesia pasca-COVID-19 dan akan memungkinkan tenaga kerja Indonesia yang lebih sehat dan produktif di masa depan.”
Selain dana dari Bank Dunia, Yayasan Bill dan Melinda Gates akan memberikan hibah sebesar US$2,33 juta melalui dana perwalian multi-donor Percepatan Sumber Daya Manusia Indonesia Bank Dunia untuk memperkuat kapasitas JKN dalam mengimplementasikan dan mengoordinasikan program ini. [PAR]
