Koran Sulindo – Pemerintah menanggung seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus corona baru (Covid 19). Kebijakan itu berdasar Keputusan Menteri Kesehatan yang ditandatangani pada 4 Februari 2020.
Bunyi diktum kedua Kepmenkes itu adalah “Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
“Tentu di luar penyakit/pelayanan kesehatan akibat Virus Covid-19 dan kasus suspek Virus Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, di Jakarta, melalui rilis media.
Penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) berbunyi, ‘terkait Manfaat Yang Tidak Dijamin disebutkan salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.’
Kementerian Kesehatan menetapkan Covid-19 sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pekan ini.
BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait Keputusan Menteri Kesehatan itu. Ia mengimbau peserta BPJS Kesehatan tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) jika memerlukan pelayanan kesehatan.
BPJS Kesehatan menghimbau FKTP lebih memberikan perhatian khusus terhadap peserta JKN-KIS yang menunjukan gejala-gejala yang terindikasi diagnosis penyakit akibat Virus Covid-19. FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat.
“Hal tersebut merupakan salah satu komitmen FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal. [RED]
