Koran Sulindo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan serah terima aset negara yang dilakukan pemerintah pusat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta adalah upaya pemerintah menekan biaya logistik.
“Ada 2 pelabuhan dari 30 pelabuhan dan bandara yang sudah diserahterimakan untuk dilakukan kerja sama, bisa dengan BUMN, BUMD atau swasta. Kita bisa pastikan ini akan lebih baik, lebih murah dan lebih cepat sehingga logistiknya lancar,” kata Menhub usai menyaksikan penandatanganan kerja sama pemanfaatan barang milik negara pada Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete, di Probolinggo, Minggu (20/8), seperti dikutip infopublik.go.id.
Pengalihan aset negara ini mengurangi anggaran APBN setiap tahunnya.
“APBN ringan karena nantinya pemerintah akan sebagai regulator dan operatornya adalah BUMN, BUMD dan swasta. Kita ingin sekali operator bekerja lebih baik karena kita akan memacu dengan suatu regulasi dan mereka yang laksanakan kegiatan,” kata Budi.
Menurut Menhub, kerja sama pemanfaatan tersebut bisa menurunkan biaya logistik sebesar 20 persen dan meningkatkan pengguna jasa pelabuhan sebesar 30 persen.
“Sehingga keluar masuk barang tidak lagi lewat darat tapi lewat laut,” kata Budi. [DAS]
