Catatan Cak AT:
Bayangkan sebuah panggung megah di Washington, penuh lampu kristal diplomatik, karpet merah tebal, dan spanduk bertuliskan “Peace”. Lalu, pada Kamis hari ini (19/2/2026) masuklah para delegasi dunia, sebagian membawa map, sebagian membawa harapan, dan sebagian lagi — sejujurnya — membawa proposal proyek.
Inilah pertemuan perdana Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian gagasan Donald Trump. Ini sebuah lembaga ad hoc yang terdengar seperti kombinasi antara Dewan Keagamaan Internasional, forum investasi global, dan reuni alumni konglomerat yang lupa bayar iuran. Presiden Prabowo Subianto hadir di situ.
Namun drama dimulai bahkan sebelum tirai dibuka. Sekutu-sekutu utama Eropa memilih absen. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menolak undangan. Disusul Inggris, Jerman, dan Prancis — negara-negara besar Eropa yang juga menolak hadir, bahkan emoh bergabung dalam BoP.
Vatikan pun ikut menyingkir dengan elegan, seraya mengingatkan bahwa urusan krisis internasional seharusnya tetap berada di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seolah dunia berkata: jika perdamaian adalah konser orkestra, maka konduktornya tidak bisa dipilih lewat unggahan media sosial.
Gedung yang menjadi tuan rumah bahkan sudah berganti nama menjadi Donald J. Trump Institute of Peace —sebuah rebranding yang terasa seperti menamai ulang perpustakaan menjadi “Gedung Selfie Trump”. Gedung ini sekaligus akan menjadi lokasi penggalangan dana global.
Disebut-sebut, lebih dari 5 miliar dolar dijanjikan untuk rekonstruksi Gaza. Negara-negara peserta juga diklaim siap mengirim ribuan personel untuk pasukan stabilisasi internasional dan kepolisian lokal. Dalam gaya khas Trumpian, angka-angka besar meluncur deras seperti diskon akhir tahun di pusat perbelanjaan geopolitik.
Namun di balik angka dan janji, para pengamat melihat kabut tebal ketidakpastian. Aaron David Miller dari Carnegie Endowment mengingatkan bahwa janji adalah satu hal, realisasi adalah hal lain — seperti janji diet setelah Lebaran yang selalu kalah oleh opor ayam.
Pertanyaan mendasar tetap menggantung tinggi-tinggi: siapa akan memerintah Gaza, siapa menjamin keamanan, dan bagaimana memenuhi kebutuhan darurat rakyat Palestina?
Di Timur Tengah sendiri, rencana damai 100 hari yang dipromosikan Jared Kushner tersendat seperti mesin tua yang kehabisan oli. Bantuan kemanusiaan masih tersendat, belum bisa mengalir dengan lancar ke wilayah Gaza yang warganya kedinginan dan kelaparan.
Sementara badan teknokratik yang dibentuk untuk mengelola Gaza menunggu di Kairo tanpa mandat jelas, tanpa anggaran pasti, bahkan tanpa kepastian siapa atasan mereka. Mereka seperti panitia lomba yang sudah siap dengan spanduk dan mikrofon, tetapi belum tahu acara apa yang akan digelar.
Israel pun menunjukkan kehati-hatian politik. Benjamin Netanyahu memilih absen di tengah tahun pemilu yang sensitif, menghindari kesan bekerja sama dengan negara-negara yang dianggap dekat dengan Hamas. Tapi ia sudah hadir sebelumnya ke Gedung Putih.
Sementara itu, pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan masih berupa papan nama di pintu kantor koordinasi sipil-militer — tulisan “ISF” sudah terpasang, tetapi kursinya masih kosong. Sebuah metafora sempurna bagi diplomasi modern: struktur ada, substansi menyusul.
Bahkan bantuan kemanusiaan tersandung hal-hal yang nyaris absurd. Daftar barang “dual-use” yang dilarang masih mencakup hampir semua benda berbahan logam — termasuk tiang tenda. Dalam situasi darurat, larangan ini terasa seperti melarang payung saat hujan karena takut dipakai sebagai alat bela diri.
Sebagian negara dunia memang hadir di Washington: negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, Asia Tengah, hingga negara-negara yang keterlibatannya dengan Gaza sebelumnya nyaris tak terdengar. Sebagian ingin membantu, sebagian ingin terlihat membantu, dan sebagian mungkin hanya ingin memastikan kursi tetap tersedia.
Sementara itu, di Gaza sendiri, bangunan masih runtuh, garis perbatasan bergeser, dan nyawa masih melayang bahkan di masa gencatan senjata. Konflik tidak berhenti karena konferensi pers. Perdamaian tidak lahir dari papan nama lembaga baru. Dan kemanusiaan tidak tumbuh dari janji tanpa jalur distribusi.
Barangkali dunia modern telah memasuki fase baru diplomasi: perdamaian sebagai proyek, rekonstruksi sebagai portofolio, dan stabilisasi sebagai peluang investasi. Namun sejarah berkali-kali mengingatkan bahwa perdamaian sejati bukan hasil tender, melainkan hasil keberanian moral dan kejujuran politik.
Pada akhirnya, kita dipaksa merenung: apakah dunia benar-benar sedang membangun perdamaian, atau sekadar membangun panggung untuk terlihat sedang membangun perdamaian?
Gaza mengajarkan bahwa reruntuhan bukan hanya sisa bangunan, tetapi juga sisa-sisa kepercayaan umat manusia. Dan mungkin, dari puing-puing itulah dunia suatu hari belajar bahwa damai bukan produk diplomasi instan, melainkan kerja sunyi yang tak pernah selesai.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
