RENCANA kepindahan pegawai negeri sipil atau PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya terjawab. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut setelah Agustus 2024 sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) mulai pindah ke IKN.
Adapun jumlah gelombang pertama pemindahan PNS sebanyak 6.000 orang, lebih sedikit dari rencana awal sekitar 17.000 orang.
“Jadi, IKN ini semula yang akan pindah di tahun ini (2024) totalnya kurang lebih 17 ribu orang. Tetapi, setelah kita lihat tempat dan lain sebagainya, ternyata tidak siap untuk 17 ribu orang, yang siap kurang lebih 6.000-an orang. Dilihat dari kesiapan tempat lokasi yang ada di IKN,” ujar Anas dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Selasa (20/2).
Menurut Menpan RB, pemerintah menyiapkan 47 tower rumah susun di IKN Nusantara, yakni 29 untuk ASN dan 18 lainnya bagi TNI/Polri. Pada setiap tower terdapat 60 unit dengan tipe 98 meter persegi.
Direncanakan pada Juli 2024 rumah susun untuk PNS sudah siap huni 8 tower atau 480 unit untuk menampung para PNS dan TNI/Polri. Sedangkan 14 tower lain siap pada Agustus 2024 dan 7 tower lagi bisa dihuni pada November 2024.
“Yang akan pindah eselon I sudah disiapkan tempat suami istri, tidak share sharing. Tapi, sembari menunggu tower yang jadi, sebagian bisa share sharing di tempat itu. Kantornya juga nanti tidak seperti kantor kita sekarang satu orang satu meja, ke depan konsepnya share sharing,” ungkapnya.
Adapun prioritas pertama PNS yang akan pindah yaitu 179 eselon I di 38 K/L, kemudian prioritas dua ada 91 eselon I di 29 K/L, prioritas tiga 378 eselon I di 59 K/L.
Niat awalnya, ada 11.916 PNS yang akan dipindah ke IKN pada prioritas pertama, mencakup 38 kementerian/lembaga. Namun, batal karena beberapa alasan yang dijelaskan Anas.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa pengurangan jumlah abdi negara yang akan pindah dilandaskan pada prioritas pembangunan. Erwan menegaskan mereka yang diutamakan adalah pekerja di sektor prioritas pemerintah dalam 5 tahun-10 tahun ke depan.
Ia menyebut IKN tidak cuma dibangun secara fisik, melainkan mempertimbangkan smart government. Erwan memastikan kerja PNS di IKN bakal didukung oleh para abdi negara lain yang berada di luar ibu kota anyar tersebut.
“Jadi ke depan dengan cara kerja baru, akan menggunakan dua cara, baik secara fisik maupun dengan platform smart government,” kata Erwan. [DES]
