Koran Sulindo – Mabes Polri membantah isi pertemuan yang beredar di media sosial antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Kapolda Sumatera Utara, Paulus Waterpauw, membahas pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2019.
“Hoax, Jadi tidak benar kabar itu,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, di Jakarta, Jumat (15/9).
Selain isi pertemuan, foto pertemuan di rumah dinas Budi Gunawan di Jakarta Selatan pada (5/9/2017) itu juga tersebar luas ke publik. Padahal saat ini Lukas diduga terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi APBD tahun 2014-2017, salah satunya anggaran pendidikan yang telah naik penyidikan. Dan sehari sebelum pertemuan mereka, Lukas telah dipanggil sebagai saksi kasus korupsi tersebut di Bareskrim. Sehingga rentan terjadi konflik kepentingan di tubuh Polri.
Rikwanto mengatakan pertemuan tersebut hanya sebatas membahas aspek keamanan wilayah Papua menjelang penyelenggaran Pilkada serentak 2018 mendatang.
“Pertemuan antara Kapolri, Kapala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan dan antisipasi konflik horizontal,” kata Rikwanto, Jumat (15/9).
Menurut Rikwanto, pada Pilkada 2017 lalu seperti di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya, perlu pendekatan kultural dari Lukas dan Paulus. Selain itu, Kapolri dan Kepala BIN mempunyai kepentingan situasi keamanan Papua. Sebagai salah satu Propinsi dengan kondisi geografis dan budaya yang khas, maka antisipasi dan pencegahan konflik Papua perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari.
“Polri dan aparat intelijen yang mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan dini atas ancaman wajib untuk menjaga Papua tetap aman,” katanya.
Rikwanto juga menampik bahwa pertemuan tersebut bukan membahas dukungan terhadap presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 serta penandatangan 16 poin komitmen dengan Lukas Enembe selaku Gubenur Papua.
“Kapolri, Kepala BIN, Lukas Enembe dan Paulus Waterpauw sebagai pejabat negara tidak mempunyai kepentingan atas pilihan politik, namun sebagai aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan tentu saja wajar jika melakukan koordinasi demi terjaminnya keamanan Pilkada 2018 di Papua,” kata Rikwanto.
Informasi yang beredar, awal pertemuan sekitar pukul 10.00 WIB itu bersifat biasa hanya membahas berbagai isu nasional. Tapi agendanya lebih jauh dari itu. Budi Gunawan disebut meminta Lukas untuk menandatangani 16 poin komitmen, mulai dari kesetiaan kepada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan sampai pada komitmen “mengamankan” Joko Widodo dan PDI Perjuangan di Pemilu Serentak tahun 2019.
Dari informasi yang beredar, Gubernur Lukas Enembe hanya menyatakan keberatan terhadap poin terakhir yaitu “mengamankan” PDIP di Papua pada Pemilu 2019. Apalagi, dirinya adalah Ketua DPD Partai Demokrat di Papua.
Namun, akhirnya Lukas bersedia menandatangani kertas yang disodorkan oleh Budi Gunawan. Informasi yang diterima juga menyebut kehadiran Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua), Irjen Pol Paulus Waterpauw, menyusul di tengah pertemuan.
Setelah kedatangan mereka, Kepala BIN menyampaikan kepada Lukas Enembe bahwa Lukas berpasangan dengan Paulus Waterpauw pada Pilkada Papua tahun 2018. Diklaim, perintah itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo.
Tak sampai di situ, sekitar 15 menit kemudian hadir pula pimpinan Bareskrim Mabes Polri dalam pertemuan. Lalu, Kapolri memerintahkan agar semua proses hukum yang sedang terjadi atas Lukas Enembe dihentikan. [YMA]
