Koran Sulindo – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin penyelenggaraan pemilihan umum 2019 mendatang aman dan lancar. Polri mengerahkan 272.880 personil dibantu kekuatan TNI sebanyak 2/3 dari kekuatan polisi dan Linmas sebanyak 1,73 juta orang.
Polri juga menyatakan sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan.
“Masa kampanye sebentar lagi dilaksanakan, namun saat ini banyak masalah yang timbul, terutama terkait DPT (daftar pemilih teetap) dan juga ganda yang terus ditelusuri seluruh pihak agar tidak timbul masalah kecurigaan dari berbagai pihak. Masalah lain adanya potensi black campaign, ini juga harus diselesaikan bersama,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, dalam Forum Promoter Polri yang berlangsung di Hotel Amaroossa Cosmo di Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Polri memetakan beberapa potensi ancaman yang berimbas pada pelaksanaan pemilu menjadi terganggu. Beberapa ancaman tersebut diantaranya protes dan gelombang unjuk rasa, bentrokan masal, sabotase, black campaign dan money politic, manipulasi hasil suara tindakan anarkis yang terkait dengan pemilu lainnya.
“Potensi kerusuhan yang dapat menganggu jalannya pemilu ini bisa terjadi di manapun saja.”
Untuk meminimalisir dampak dan mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan pemilu, Polri 5 strategi.
Pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu, Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua.
“Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech.”
Sementara itu, Kepala bagian Analisa Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggara (ATP3) Bawaslu, Ilham, mengatakan Bawaslu akan memaksimalkan pengawasan dalam proses dari sebelum hingga hasil pemilu ditetapkan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang intensif segala bentuk pelanggaran pemilu dapat ditekan.
Selain itu untuk memaksimalkan pengawasan tersebut dia berharap agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat yang maju dalam kontestasi politik baik untuk pemilihan legislatif ataupun presiden tahun 2019 mendatang.
“Kita berupaya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan salah satunya melalui Sosialisasi Pusat Pengawasan Partisipatif,” kata Ilham. [YMA]
