Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan di Papua terus dilanjutkan.
“Kita tidak akan pernah takut, dan ini malah membuat tekad kita membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua. Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air,” kata Presiden Jokowi, dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan pembunuhan massal terhadap para pekerja pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018).
Presiden mengatakan telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pembangunan jalan Wamena-Kenyam-Mamugu tetap diteruskan, dan jalan Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer segera diselesaikan.
Dari Wamena ke Mamugu ini terdapat sebanyak 35 jembatan.
“Ini tetap harus diselesaikan. Artinya, PU jalan terus untuk membangun tanah Papua serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Presiden menjelaskan pembangunan di Papua itu memang sulit, baik dari segi medan, letak geografis, dan cuaca, di mana ketinggian wilayahnya mencapai 3.000-4.000 meter di atas permukaan laut.
Menurut Jokowi, dari Wamena ke Mamugu sepanjang 278 kilometer itu ketinggiannya di atas 3.000 meter sehingga diperlukan helikopter untuk dapat membawa alat berat dan aspal ke lokasi pembangunan.
“Berbeda sekali, sangat berbeda sekali dengan pembangunan jalan, misalnya di Pulau Jawa. Alamnya sangat sulit di tanah Papua, kemudian juga ada sisi keamanan di titik-titik tertentu, ini yang menyebabkan kadang-kadang misalnya sebuah proyek itu harus berhenti dulu misalnya, karena alam yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanan juga masih perlu perhatian,” kata Jokowi.
Belum Bisa Jangkau Lokasi Penembakan
Sementara itu Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto, mengatakan aparat gabungan TNI dan Polri hingga hari ini belum bisa menjangkau lokasi penembakan pekerja Jembatan Kali Yigi dan Kali Kabunggame di Kabupaten Nduga, Papua.
“Sekarang kami masih mengupayakan mencari keberadaan korban yang meninggal dunia. Namun kami belum bisa sampai ke tempat kejadian karena masih diganggu dengan tembakan-tembakan oleh kelompok itu. Sampai sekarang masih ada gangguan dari kelompok tersebut, masih ada penembakan-penembakan,”,” kata Komjen Ari, usai menggelar rapat tertutup dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Rimba Hotel Papua Timika, Rabu (5/12/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Menurut Ari, upaya evakuasi korban meninggal dunia terhalang tembakan senjata api Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB.
Wakapolri juga memastikan jumlah korban meninggal dunia dalam pembunuhan massal itu sebanyak 22 orang. Sebanyak 21 orang adalah para pekerja Jembatan Kali Yigi dari PT Istaka dan seorang lagi prajurit TNI Serda Handoko.
“Korban meninggal semuanya ada 22 orang, 21 orang warga sipil dan satu orang lagi prajurit TNI,” katanya.
Wakapolri mengatakan foto-foto korban yang beredar luas di media sosial adalah tidak benar (hoaks). Setelah semua korban sudah bisa dievakuasi keluar dari Nduga, menurut Wakapolri, langkah selanjutnya adalah proses penegakan hukum berupa olah tempat kejadian perkara penembakan terhadap 21 pekerja PT Istaka dan anggota TNI serta meminta keterangan dari para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
Hingga hari ini terus terjadi beberapa kontak senjata antara TNI/Polri melawan KKB.
Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Kolonel Inf. Jhonatan Binzar Parluhutan Sianipar di Yanif 756/Wimane Sili, Jayawijaya, mengatakan kontak tembak terjadi di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, dan beberapa personel luka-luka.
Menurut Jhonatan, sulitnya medan dan cuaca yang berkabut menjadi kendala utama.
“Memang sudah ada tim kita yang sudah berada di sekitar TKP. Akan tetapi, yang disiapkan untuk evakuasi belum mendekat ke sana,” kata Jhonatan.
Amnesty International
Sementara itu Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pemerintah menegakkan keadilan dakam kasus pembunuhan massal ini.
“Yang sangat penting untuk dipastikan saat ini adalah respon aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut,” kata Usman, di Jakarta, Rabu (5/12/2018), melalui rilis media.
Usman meminta pemerintah melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap serangan tersebut. Selain itu pemerintah harus memastikan semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati.
Menurut Usman, aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan.
“Tragedi mengerikan di Nduga ini tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian. Serangan berdarah di Nduga ini juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Pihak berwenang juga harus memastikan bahwa polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi, setelah serangan di Papua,” kata Usman.
Amnesty International tidak mengambil posisi apapun pada status politik dari setiap provinsi di Indonesia, termasuk seruan untuk kemerdekaan. [DAS]
