“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh kampanye, boleh memihak,” kata Presdien Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diutarakan Presiden Jokowi pada Rabu (24/01) di tengah sorotan soal netralitas kabinetnya serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye.
Pernyataan Presiden ini juga muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus cawapres Mahfud MD menyatakan “akan mundur” dari jabatannya.
Mahfud juga menyoroti pejabat publik yang disebutnya “memanfaatkan jabatannya” guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024.
Namun, menurut Presiden Jokowi, sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 “boleh saja”. Dia juga tak memasalahkan apabila mereka “memihak” capres tertentu.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak,” kata Jokowi.
Namun demikian, imbuhnya, “Yang paling penting saakampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.” Jokowi menegaskan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/01).
Menurutnya, presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”.
“Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh.. Boleh. Menteri juga boleh,” tutur Jokowi.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak,” sambungnya.
Dua menteri di kabinet Jokowi tengah mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang juga tergabung dalam tim kampanye para capres dan cawapres.
Selain itu, Gibran Rakabuming Raka masih mengemban jabatan publik sebagai Wali Kota Solo dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR.
Tanggapan dari pendukung capres
Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid alias Gus Jazil sebagai pendukung pasangan AMIN menyebut ada tanda kepanikan dari seorang Presiden Jokowi.
Dia meyakini keberpihakan Jokowi tak akan membuat gentar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin). “Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Bagi pasangan Amin, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat,” kata Gus Jazil, Rabu, 24 Januari 2024.
Dia meminta agar semua pihak bisa saling mengingatkan dan membangun kesadaran terkait pentingnya menyelamatkan demokrasi.
“Kami minta semuanya untuk pukul kentongan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan,” jelas Gus Jazil. Jazil menduga keberpihakan Jokowi itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan yang saat ini digenggam.
Politisi PDI Perjuangan juga memberi tanggapan atas pernyataan Presiden Jokowi terkait netralitas dalam pilpres. Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengatakan, Jokowi harusnya bersikap netral sebagai presiden sebagaimana pernah diucapkannya.
“Seharusnya presiden bersikap seperti yang diucapkannya sendiri yaitu netral,” kata Nusyirwan.
Sementara untuk jajaran menteri, Nusyirwan menilai wajar jika ikut kampanye atau memihak. Sebab, katanya, menteri merupakan representasi partai politik yang mengusung capres-cawapres.
“Kalau menteri karena dari berbagai representasi partai koalisi pemerintah saat ini, wajar kampanye untuk partai yang mengusulkan menjadi menteri,” jelasnya.
“Saat ini sudah terjadi, beberapa menteri sudah melakukan kampanye, Erick Thohir selaku Menteri BUMN sudah kampanye untuk 02,” ujarnya. “Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah terlambat,” imbuh Nusyirwan.
Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevry Sitorus mengaku tidak kaget dengan pernyataan Presiden Jokowi yang secara terang-terangan menyatakan ia dan para menteri boleh berpihak dan berkampanye di pilpres.
Menurut Deddy, pernyataan Jokowi sejak awal memang selalu kontradiktif atau bertolak belakang. Dia menyoroti sejumlah pernyataan Jokowi yang pada akhirnya berbeda dengan apa yang terjadi.
“Pernyataan yang selalu kontradiktif memang dari dulu Pak Jokowi seperti itu,” kata Deddy, Rabu (24/1). [KS]
