Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar rapat kabinet terbatas bersama sejumlah menteri di Kepulauan Natuna, Kamis pagi (23/6) ini.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mengatakan Presiden Jokowi datang ke Natuna untuk memastikan sikap pemerintah terkait Natuna sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.
“Natuna adalah wilayah NKRI. Itu sudah final,” kata Pramono di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden ingin melihat kondisi Natuna secara langsung. “Nanti setelah lihat, kita rapat nanti kita tahu apa yang kita mau ngomong,” katanya.
Luhut mengaku belum mengetahui secara pasti apa saja yang akan disampaikan dan menjadi arahan Presiden kepada para pembantunya besok. “Tadi Presiden sampaikan akan kita setelah tinjau kita akan berikan keterangan di sana,” kata Luhut.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Heri Mokhrizal mengatakan Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke pulau di utara Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara tersebut.
“Agenda presiden ke Natuna itu sangat penting untuk mempercepat pembangunan di pulau itu,” katanya yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Rabu.
Dia membantah kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna terkait klaim Tiongkok terhadap Laut China Selatan di Natuna.
“Tidak ada hubungannya dengan permasalahan itu,” kata Heri.
Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Natuna mendadak. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang seharusnya hari ini melakukan safari ramadhan di Karimun terpaksa menunda kegiatan tersebut.
Selain menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna, Jokowi juga akan menyaksikan penenggelaman kapal ikan milik nelayan asing yang ditangkap TNI AL belum lama ini.
TNI Jamin Keamanan Presiden
TNI menjamin keamanan fisik Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama kunjungan ke daerah terluar Indonesia itu.
“Pengamanan sudah siap, tanggung jawab TNI itu,” kata Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, usai buka bersama di kediaman Ketua DPD, Irman Gusman, di Kawasan Kuningan Jakarta, Rabu.
Secara fisik, belum dilaporkan secara resmi kehadiran unsur militer asing yang mengancam Indonesia di Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya, termasuk di perairan zone ekonomi eksklusif Indonesia.
Nurmantyo mengatakan pengamanan itu tidak perlu berkoordinasi dengan pihak manapun karena Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia. “Itu wilayah kita sendiri kok, pokoknya Presiden ke Natuna aman, saya jamin,” kata Nurmantyo.
Provokasi Cina
Selasa (21/6) lalu, Panglima Komando Armada Indonesia Kawasan Barat Indonesia TNI AL, Laksamana Muda TNI Taufiqoerrahman, memaparkan hal-ihwal penangkapan kapal ikan Cina ilegal, Han Tan Cou 19038, di zone ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Kepulauan Natuna pada 17 Juni lalu.
Sejak Maret lalu, sudah tiga kali kapal ikan Cina ilegal dikejar dan ditangkap kapal perang TNI AL. Modus operandi mereka selalu sama, yaitu masuk dalam jumlah banyak dan dikawal kapal Penjaga Pantai Cina, dan bahkan kapal paramiliter Cina itu berani melakukan manuver-manuver provokatif kepada kapal perang TNI AL.
Cina dan Indonesia sama-sama menandatangani UNCLOS 1982 bersama ratusan negara lain. Namun Cina secara sepihak memiliki doktrin kelautan yang menyatakan perairan Kepulauan Natuna –zone ekonomi eksklusif Indonesia– adalah arena penangkapan ikan tradisional mereka. [DS]
