Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo memerintahkan data penerima bantuan sosial (bansos) dibuka.
“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik, karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” kata Presiden Jokowi, dalam Rapat Kabinet Terbatas secara virtual bertopik Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2020).
Presiden juga meminta jajarannya membuat nomor hotline untuk pengaduan.
“Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat,” katanya.
Presiden mengaku sudah mendapat laporan dari Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, hingga dana desa yang sudah berjalan.
“Saya minta kecepatan agar bantuan sosial ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul. Semakin cepat diterima semakin baik,” katanya.
Pemerintah menargetkan semua bantuan sudah didistribusikan dan diterimakan kepada masyarakat dalam pekan ini.
“Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, walikota, camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir, saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah agar warga miskin yang belum dapat segera dicari solusinya,” katanya.
Jokowi juga ingin memastikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota diterapkan secara ketat dan efektif.
“Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor,” katanya.
Pemerintah daerah harus mengevaluasi penerapan PSBB sehingga bisa melakukan perbaikan.
Setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur.
“Ada targetnya, misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan,” katanya.
Juga penerapan isolasi ketat dilakukan, karena ia melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas ke sana kemari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid ini sudah diproteksi betul.
“Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” katanya.
Pemerintah daerah juga harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster. Juga pulangnya sebanyak 89 ribu pekerja migran Indonesia, dan akan bertambah lagi 16 ribu orang.
“Ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua,”kata Jokowi. [RED]
