RENCANA pemerintah mendatangkan 42 unit pesawat tempur Rafale dari Perancis akan segera terwujud. Diinformasikan kontrak tersebut telah diaktifkan melalui pembayaran tahap pertama kepada ke Dassault Aviation sebagai penyedia.
Sebelumnya Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale pada Februari 2022. Kontrak pembelian itu senilai 8,1 milyar dolar AS.
Maka, Indonesia resmi menjadi negara pembeli Rafale ketujuh di dunia. Daftar pembeli pesawat Rafale terus bertambah, yaitu Mesir (55 pesawat), Qatar (36), India (36), Yunani (18), Kroasia (12), Uni Emirat Arab (80), dan sekarang Indonesia (enam dari 42 unit). Dassault Aviation berharap, kemungkinan pesanan baru datang pada akhir tahun, dari Serbia dan India.
Adapun kontrak fase pertama adalah pengadaan 6 unit jet Rafale untuk tahun 2022, sedangkan sisa 36 unit lainnya akan di sepakati paling lambat tahun 2023.
Dengan kesepakatan pembelian Rafale tu, Indonesia menjadi mitra kedua terbesar Perancis dalam hal pengadaan peralatan militernan.
Menurut kementerian pertahanan Prancis, selain jet tempur, Indonesia-Perancis juga telah menandatangani nota kerjasama dalam pengembangan kapal selam termasuk dua kapal Scorpene, yang diproduksi oleh Naval Group.
Diplomasi Menhan Prabowo
Pengamat bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati menilai, pembelian 42 pesawat jet Rafale dan beberapa jet F-15 ditujukan untuk penegakan kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Sebagaimana ketentuan internasional, pembelian pesawat jet tempur tidak saja untuk kepentingan tempur mendesak seperti halnya di Ukraina.
”Pembelian pesawat jet tempur untuk Indonesia adalah untuk kepentingan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah udara Indonesia. Jumlah pesawat tempur yang akan dibeli juga masih dalam kategori minimal karena kalkulasinya hanya untuk beroperasi pada ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan Indonesia,” ucap Nuning sebagaimana dilansir Sindonews, Jumat (16/9).
Nuning yang juga menjadi ketua DPP Perindo bidan Hankam menyebut, beberapa kali pelanggaran udara dilakukan oleh pesawat jet tak dikenal atau disebut juga dengan black flight. Sesuai hukum udara internasional, pemerintah Indonesia dan TNI AU wajib menyelenggarakan penegakan kedaulatan di wilayah udara, dan bahkan di wilayah ruang angkasa.
“Diplomasi pertahanan yang dijalankan Menhan Prabowo ke sejumlah negara terbilang terobosan yang cerdas. Beliau mampu melakukan diskusi ilmiah langsung dengan para menteri pertahanan negara-negara maju. Kemampuan komunikasi dan bahasa internasional yang dikuasai mendukung diplomasi pertahanan. Pembicaraan 4 mata kerap dilakukan sehingga berbagai kesepakatan dapat dilakukan dengan cepat dan penuh kepercayaan,” katanya.
Ia juga menyebut diplomasi pertahanan Menhan Prabowo sangat efektif dalam kebijakan pengadaan alutsista. Skema yang ditawarkan juga bagus sekali yaitu langsung G To G. Artinya, Menhan Prabowo lebih dari empat simpul dalam skema acquisition dan/atau procurement. Skema G to G juga diyakini lebih efisien. [DES]
