Koran Sulindo – Universitas Oxford mencopot foto Aung San Suu Kyi yang selama ini terpajang dan bisa dilihat oleh publik. Pencopotan itu sebagai bentuk protes Oxford kepada Suu Kyi lantaran tidak “bersuara” dalam krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
Suu Kyi yang kini menjabat sebagai penasihat negara Myanmar merupakan lulusan Universitas Oxford pada 1964 hingga 1967. Suu Kyi bahkan diganjar penghargaan doktor honoris causa pada 2012 sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-67.
Dalam beberapa bulan terakhir, sikap Suu Kyi yang tidak bersuara mengenai tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya menuai kritikan. Itu sebabnya, selain Oxford, St. Hugh’s College, tempatnya meraih sarjana ekonomi menolak memajang lukisannya menjelang penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini.
“Kami menerima hadiah berupa lukisan pada awal bulan ini yang rencananya akan dipajang dalam waktu tertentu. Lukisan Suu Kyi itu akhirnya diputuskan untuk disimpan,” tulis St. Hugh’s College dalam keterangan resminya seperti dikutip The Guardian pada 29 September lalu.
Pencopotan lukisan Suu Kyi diputuskan berdasarkan keputusan pengurus perguruan tinggi St. Hugh’s College, termasuk di dalamnya Direktur St. Hugh’s College Dame Elish Angiolini.
Kendati demikian, keputusan St. Hugh’s College itu tetap saja dianggap sesuatu yang pengecut, terutama dari kelompok pemerhati hak asasi manusia di Myanmar berbasis Inggris. Kampus tersebut didesak untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Suu Kyi.
“Ini tindakan pengecut St. Hugh’s College. Seharusnya protes terhadap Suu Kyi tidak hanya menurunkan lukisannya, tapi menlis surat dan berbicara tegas kepadanya untuk menghormati HAM,” kata Direktur Kampanye Myanmar Mark Farmane.
Foto Suu Kyi yang dipajang di Universitas Oxford itu merupakan milik suaminya, Michael Aris. Foto itu dilukis oleh seniman Chen Yanning pada 1997. Setelah Aris, suami Suu Kyi meninggal dunia, lukisan itu kemudian diwariskan kepada St Hugh.
Suu Kyi juga pernah diganjar penghargaan Nobel perdamaian pada 1991 karena posisinya ketika itu sebagai pemimpin oposisi. Ia dilarang untuk menjadi calon presiden. Kendati demikian, ia bersama partainya menjadi pemenang pemilihan umum pada 2015. Ia lalu diberikan jabatan sebagai penasihat negara. [KRG]
