Koran Sulindo – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kebijakan Normal Baru pemerintah perlu diatur rinci di setiap sektor dan skenario.
“Ini penting karena Normal Baru yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan,” kata Puan, di Jakarta, Rabu (10/6/2020), melalui rilis media.
Menurut Puan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional, karena sudah ada laporan beberapa pedagang di pasar tradisional yang terinfeksi COVID-19.
“Karena itu apabila tidak ada penanganan yang tepat maka pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan,” katanya.
Seringkali denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasar yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah. Karena itu dia menilai perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol Normal Baru di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena tempat tersebut adalah penggerak sektor riil ekonomi rakyat.
“Saya tekankan juga bahwa sosialisasi protokol Normal Baru agar dilakukan sejelas mungkin supaya dapat dipahami semua kalangan,” katanya.
Selain protokol Normal Baru yang rinci, diperlukan juga mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat.
Puan mencontohkan pada 9 Juni 2020, laporan data Gugus Tugas COVID-19 yang menyatakan ada penambahan 1.034 kasus positif.
“Angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan,” katanya.
Ketua DPR mengapresiasi target awal pengujian 10.000 spesimen dari tes COVID-19 sudah tercapai dan Presiden sudah menyampaikan ingin menaikkan target menjadi 20.000 per-hari. Ia menilai semua pihak pasti ingin agar kebijakan Normal Baru bisa menggerakkan ekonomi masyarakat namun tanpa mengabaikan risiko kesehatan.
“Masyarakat juga menanti terobosan instansi terkait dalam hal pelacakan penyebaran COVID-19 yang sudah didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi telekomunikasi,” kata Puan. [RED]
