Koran Sulindo – Setelah ditelusuri, belasan rekam jejak calon komisioner Komisi Nasional(Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) disebut bermasalah. Isu yang menerpa para calon itu mulai dari terkait dengan organisasi radikal hingga terkait masalah korupsi.
Penelusuran yang dilakukan Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)itu menemukan dri 60 calon komisioner, sembilan orang calon terkait dengan organisasi radikal. Lalu, 13 terkait partai politik, 13 terkait korporasi, lima orang disebut terkait korupsi dan gratifikasi, 11 orang tidak jujur, delapan orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang anti-keberagaman.
Direktur PBHI Totok Yulianto mengatakan, pihaknya menelusuri rekam jejak para calon komisioner itu bersama dengan koalisi. Hasil penelusuran itu dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kliping media massa, media sosial dan pernyataan para calon ketik berdiskusi.
Koalisi dan PBHI juga mewawancarai para calon komisioner. Dari 60 calon, lima calon menolak memberi informasi dan tujuh calon hanya memberi informasi separuh, tidak menyeluruh. PBHI bahkan menemukan ada calon komisioner yang menjadi simpatisan dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
PBHI dan koalisi mendapatkan informasi tersebut tidak melulu dari lembaganya, tapi dari pernyataan rekan kerja, tetangga dan lain sebagainya. Hasil penelusuran tersebut rencananya akan diserahkan kepada Panitia Seleksi Komnas HAM. Mereka berharap hasil tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyeleksi calon komisioner Komnas HAM.
Menurut Totok, informasi yang diperoleh PBHI dan koalisi memang sebaiknya diperdalam anggota Panitia Seleksi. Tahap seleksi para calon komisioner Komnas HAM periode 2017 hingga 2022 memasuki tahap memilih 28 calon terbaik. [KRG]
