Koran Sulindo – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal tuduhan oknum Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri “bermain” dalam pemilihan kepala daerah serantak 2018 menuai kontroversi. Yudhoyono bahkan dituduh sedang memainkan politik sebagai korban zalim dari kekuasaan.
Politikus PDI Perjuangan Komaruddin Watubun, misalnya, mengatakan, strategi bermain sebagai korban dari Yudhoyono itu sudah ketinggalan zaman. Era drama politik ala Yudhoyono itu sudah berakhir, sebab rakyat sudah mengerti strategi demikian.
Berdasarkan pernyataannya tersebut, Yudhoyono karena itu sesungguhnya lebih dihantui cara berpikirnya selama menjabat sebagai presiden. Komaruddin lalu mencontohkan ketika pemilihan presiden 2009, Yudhoyono menang telak. “Kala itu Yudhoyono menggunakan alat negara dengan embujuk sejumlah komisioner KPU yang kemudian menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” kata Komaruddin seperti dikutip Kompas.com pada Minggu (24/6).
Anggota KPU yang kemudian menjadi pengurus pusat Partai Demokrat adalah Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Karena itu, Komaruddin meminta agar Yudhoyono tidak menyamakannya dengan pemerintahan Joko Widodo. Jika itu dilakukan, maka PDI Perjuangan bisa saja menang mutlak dalam pilkada serentak tahun lalu.
Di samping itu, fakta adanya permainan oknum BIN, TNI dan Polri disebut Yudhoyono dalam hal penggeledahan rumah dinas wakil gubernur Jawa Barat. Deddy Mizwar yang merupakan petahana dan mantan Wakil Gubernur Jabar adalah calon Gubernur Jabar yang diusung Partai Demokrat.
Contoh lain menurut Yudhoyono keterlibatan oknum BIN, TNI dan Polri bermain dalam pilkada ketika calon yang diusung Partai Demokrat yakni Sylviana Murni dan Gubernur Papua Lucas Enembe yang sempat diperiksa polisi dengan tuduhan korupsi.
Soal penggeledahan rumah dinas wakil gubernur Jabar tentu saja dibantah pemerintahan Provinsi Jabar. Kendati tidak menolak tudingan itu secara terbuka, Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, pihaknya sedang memelajari persoala tersebut. Akan tetapi, yang menjadi perhatian utama saat ini adalah menjaga ketertiban di masa tenang pilkada.
Kementerian Dalam Negeri juga tidak akan memgklarifikasi hal tersebut kepada Penjabat Gubernur Jabar M. Iriawan. Soal yang terpenting saat ini adalah bagaimana Iriawan fokus menyelesaikan pilkada Jabar. Kementerian Dalam Negeri karena itu hanya akan mengawasi hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat. [KRG]
