Rentetan tindak kekerasan aparat negara di awal tahun 2022 ini semakin meningkat. Pemerintah dianggap lebih mengutamakan kepentingan pemodal besar dibandingkan kepentingan rakyat sehingga lahir berbagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat.
Setelah tindakan penyerbuan aparat gabungan (TNI/ POLRI dan Satpol PP) terhadap warga Wadas yang mempertahankan tanahnya, kembali terjadi kekerasan aparat disertai penembakan terhadap terhadap warga kecamatan Toribulu, Kasimbar dan Tinombo selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang tengah melakukan aksi damai menolak Tambang PT. Trio Kencana pada 12 Februari 2022.
Komite Eksekutif Nasional SDMN Raden Deden Fajrullah menilai bahwa rentetan tindakan brutal aparat negara mencerminkan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) anti terhadap rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan pemodal.
Penembakan yang menewaskan 1 orang pengunjuk rasa berawal dari penolakan warga atas konsesi tambang emas PT. Trio Kencana seluas 15.725 hektar (Ha) yang meliputi pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Penolakan masyarakat atas konsesi tambang emas di tiga kecamatan tersebut sudah berlangsung sejak akhir tahun 2020.
Dalam perjuangan mempertahankan haknya, masyarakat dari tiga kecamatan tersebut melakukan aksi unjuk rasa pada 7 Februari agar Gubernur Sulawesi Tengah, Rudy Mastura, mencabut ijin perusahaan tambang emas PT. Trio Kencana. Dalam aksi tersebut Gubernur melalui tenaga ahli gubernur bidang kemasyarakatan antar lembaga dan HAM Ridha Saleh, berjanji akan menemui secara langsung sehingga dapat mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat.
Namun hingga 11 Februari, janji tersebut tidak juga ditepati, sehingga masyarakat kembali menggelar aksi esok harinya (12/02) yang dimulai sekitar pukul 10:30 WITA. Namun hingga malam hari, Gubernur Sulteng tetap tidak menemui masyarakat.
Massa aksi yang kecewa kemudian melakukan penutupan jalan di desa Siney kecamatan Tinombo Selatan dengan harapan Gubernur mau menemui mereka dan memenuhi tuntutan masyarakat untuk mencabut ijin tambang PT. Trio Kencana.
Namun bukannya Gubernur Sulteng yang datang melainkan aparat kepolisian dengan senjata lengkap datang membubarkan massa. Dalam rekaman video yang beredar, ketika pembubaran massa tersebut terdengar suara letusan senjata api berulang ulang dari arah aparat kepolisian yang berjaga.
Akibat tindakan brutal aparat kepolisian ini, satu orang warga bernama Aldi yang berasal dari desa Tada kecamatan Tinombo selatan harus meregang nyawa akibat dadanya tertembus timah panas.
“Ini semakin menegaskan bahwa sejatinya pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan yang mengabdi pada kepentingan para pemodal besar, fasis dan anti terhadap rakyat”, ujar Raden.
SDMN juga mendesak Presiden Jokowi mengusut tuntas kejadian pembunuhan oleh aparat kepolisian Polres Parimo dan memberhentikan dengan tidak hormat seluruh pejabat yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Selain itu pemerintah diminta menghentikan segala bentuk perampasan tanah dan tindak kekerasan aparat negara terhadap rakyat yang memperjuangkan ruang hidupnya.
Raden juga mengajak seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk terus memperkuat persatuannya dan terus mempertahankan serta memperjuangkan sumber-sumber penghidupan rakyat dari kerakusan investasi. [DES]
