Koran Sulindo – “Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah,” tegas Bung Karno dalam salah satu pidato politiknya. Sebab, jika melupakan atau meninggalkan sejarah, kita—sebagai bangsa—akan tersesat di tengah kegelapan peradaban.
Tapi apakah “sejarah” itu? Apakah sejarah itu hanyalah kisah tentang berbagai peristiwa di masa lalu ataukah rentetan mitos, yang benar terjadi, tetapi sesungguhnya tidak sehebat itu? Atau sebaliknya, sejarah itu sebuah tradisi yang sibuk memperbaiki kisah masa lalu yang telah terkisahkan?
Secara sederhana, sejarah didefenisikan sebagai peristiwa yang teringat dan tercatat serta dianggap penting. Sejarahwan terkemuka, Taufik Abdullah, pernah menjelaskan bahwa sejarah barulah bernama “sejarah” kalau ia telah menjadi bagian dari kesadaran dan pengetahuan, dan kemudian menjadi terasa ada dan riil. Dalam pengertian ini, sesunggungguhnya sejarah pada awalnya adalah “ingatan kolektif”. Dan corak ingatan kolektif itu ditentukan terutama oleh sistem dominasi dalam komunitas yang berkepentingan.
Sejarawan bisa saja tampil dengan kisah-kisah sejarah yang begini dan begitu, tetapi adalah sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat yang akan menentukan nilai dari semua peristiwa yang dikisahkan tersebut. Ada peristiwa yang diterima sebagai pengetahuan saja, tapi ada pula yang dianggap sebagai pantulan dari identitas kolektif yang ingin dikembangkan. Adalah corak situasi sosial-politik dan ideologis yang menentukan pilihan itu. Karena itu, ada diktum yang mengatakan: sejarah yang tercatat adalah yang ditulis oleh penguasa.
Contoh paling jelas adalah sejarah tentang peralihan kekuasaan dari “Orde Lama” ke ‘Orde Baru”. Di masa Orde Baru berkuasa sejarah resmi yang beredar dan diajarkan di setiap sekolah di negeri ini bahwa kehadiran Orde Baru adalah untuk mengoreksi penyelewengan yang dilakukan “Orde Lama”. Adapun sejarah tentang berbagai prestasi pemerintahan Presiden Soekarno dikubur dalam-dalam ataupun “diselewengkan” agar tidak diketahui atau disalahpahami oleh anak-anak bangsa.
Yang juga terlupakan dalam peralihan itu, seperti ditulis Taufik Abdullah, bersamaan dengan jatuhnya Bung Karno maka berakhir pula sejarah kaum intelektual sebagai pemegang kekuasaan puncak di negeri ini. Sejak masa pergerakan nasional, kaum intelektual—dari berbagai aliran ideologi dan politik—inilah yang bergumul dengan dunia nilai dan cita-cita, dan memimpin perjuangan kebangsaan. Mereka pula yang merumuskan cita-cita perjuangan, menggali simbol dan mitos untuk menciptakan bangsa baru. Mereka pula yang mendirikan partai politik dan organisasi, serta mereka pula yang membayar semua aktivitas itu dengan penderitaan: penjara dan pembuangan.
Kemudian bersama rakyat, mereka berhasil membawa negeri ini memasuki gerbang kemerdekaan. Lantas di masa-masa awal kemerdekaan hingga di masa pemerintahan Bung Karno, kaum intelektual pula yang menjadi man of power. Tak heran, ruang politik di masa-masa itu dipenuhi dengan pertarungan ideologis yang sengit sekaligus bermutu.
Tapi, semua itu hilang bersamaan munculnya Orde Baru. Di sepanjang masa Orde Baru yang berkuasa adalah kaum militer. Dalam rezim baru ini, kalangan intelektual hanya menjadi para pembantu—yang istilah kerennya adalah teknokrat. Kaum teknokrat inilah yang kemudian mengintrodusir sebuah “ideologi” baru yang bernama “pembangunan”. Hampir segala sesuatu yang diarahkan untuk memuluskan jalannya pembangunan. Demokrasi ditekan, keadilan diabaikan, pemerataan dikorbankan– semuanya demi pembangunan.
Tapi, kita semua tahu, bahwa sejarah tidaklah bisa ditafsirkan secara monolitik. Kebenaran dalam berbagai peristiwa sejarah akan mencari dan menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Panta rei, semua mengalir dan berubah tanpa henti dalam perjalanan sejarah.
Karena itu, kaum penguasa harus sadar bahwa kursi kekuasaan tidak selamanya bertahan. Saat berkuasa bersikap adil lah kepada rakyat. Jika tidak, “dosa sejarah” akan mendatangi kalian di masa depan. [Imran Hasibuan]
