Terkait pencabutan subsidi listrik dan juga gas elpiji tahun 2017 nanti, Bank Indonesia (BI) memprediksi akan membuat inflasi tembus hingga 5%. Padahal, pemerintah menargetkan inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 berada di kisaran 3% sampai 5%. Itu sebabnya, BI menyarankan pemerintah untuk mencabut subsidi tersebut secara bertahap.
Demi mengendalikan inflasi, pemerintah sendiri menyediakan dana cadangan untuk ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2017 di sidang paripurna DPR, pertengah Agustus 2016 lalu. “Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan, seperti penyelenggaraan operasi pasar dan penyediaan beras untuk rakyat miskin,” tutur Jokowi. Selain itu, pengendalian inflasi juga dilakukan dengan menciptakan efisiensi sistem logistik nasional, sehingga stabilitas harga komoditas bisa terjaga.
Diungkapkan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung, inflasi masih bisa sesuai target bila pemerintah hanya mencabut subsidi untuk pelanggan listrik 900 VA. Karena, tambahan inflasi pencabutan atau pengurangan subsidi itu cuma 0,95%. Namun, angka inflasi akan bertambah bila bila pemerintah memaksakan untuk merealisasi kebijakan pengurangan atau pencabutan subsidi energi lainnya, yakni pendistribusian tertutup elpiji 3 kilogram, kenaikan harga elpiji, dan pencabutan subsidi listrik pelanggan 450 VA.
“Kalau semua dinaikkan, tahun depan ada risiko,” kata Juda, pertengahan November silam. Tambahan inflasi terbesar, lanjutnya, berasal dari pencabutan subsidi untuk pelanggan listrik 450 VA. Karena, bila itu dilakukan, daya beli masyarakat bakal terpengaruh sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. “Yang 450 VA kan sekarang juga masih didata. Sebaiknya rencana itu diterapkan setelah pencabutan subsidi 900 VA,” kata Juda.
