Koran Sulindo – Setelah sebelumnya menjadi pelopor sekolah kepala daerah dan sekolah sekretaris partai, PDI Perjuangan akan memmelopori sekolah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk tanggung jawab partai untuk memastikan pembangunan nasional berjalan baik.
Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sebagai pemenang pemilu 2014 dan 2019, partainya bertanggung jawab bagi kemajuan Indonesia Raya. Dalam konteks itu, pihaknya menilai partai harus bergerak demi memastikan berjalannya program-program pemerintahan Jokowi.
Jejaring kepartaian sendiri terdiri dari struktur partai, eksekutif, dan legislatif. Selama ini, eksekutif dibenahi dengan sekolah kepala daerah. Struktur partai disiapkan dengan sekolah sekretaris partai. Kini untuk menyempurnakannya, legislatif dibenahi lewat sekolah pimpinan dewan dimaksud.
Diharapkan, semua kader di berbagai level itu bisa bergerak senapas guna menyukseskan kebijakan pemerintahan.
“Sekolah para pimpinan dewan ini akan segera dilakukan PDI Perjuangan sebagai bentuk tanggung jawab. Sehingga dalam lima tahun yang akan datang rakyat bisa menilai bagaimana kinerja partai,” kata Hasto, sela acara Konsolidasi Partai dan Pembekalan Anggota Legislatif PDI Perjuangan se-provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangka Raya, Sabtu (26/10/2019).
Hasto didampingi Wakil Sekjen Arif Wibowo. Hadir juga Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang merupakan kader PDI Perjuangan.
Di hadapan kadernya, Hasto menggarisbawahi kebijakan partai mewajibkan seluruh kader, khususnya yang duduk sebagai anggota legislatif, untuk menguasai wawasan umum, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Sebab saat pemilu 2024 nanti, dunia sudah berubah. Saat ini, Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara lain dalam hal ilmu pengetahuan dimaksud. Apalagi, negeri Tiongkok sudah membangun gedung berlantai 30 yang tahan gempa 8,9 skala richter dalam waktu 15 hari. India sudah berhasil meluncurkan awaknya ke luar angkasa. Dan itu semua didasari oleh kemampuan matematika, fisika, dan ilmu-ilmu pasti lainnya.
“Maka di PDI Perjuangan, salah satu syarat menjadi pengurus adalah memiliki kesadaran untuk menguasai iptek tersebut,” katanya.
Hal kedua, setiap kader khususnya yang duduk di legislatif juga harus memahami ilmu geopolitik dan perkembangannya. Sehingga bisa memahami alasan ketegangan AS-Tiongkok, Tiongkok- Rusia, serta konflik di Timur Tengah, dan kaitannya dengan Indonesia.
“Anda semua harus bisa memahaminya. Kader-kader PDI Perjuangan harus memahami hal-hal tersebut,” ujar politikus asal Yogyakarta itu.
Selain itu, sebagai anggota legislatif dari PDI Perjuangan, juga harus memahami soal Trisakti dan bagaimana membumikannya di dalam kebijakan pusat hingga daerah. “Semua keputusan politik kita harus dibasiskan pada prinsip itu,” tegas Hasto.
Sebagai contoh, penguasaan iptek dan geopolitik akan membuat anggota legislatif paham mengapa bumi Kalimantan harus dijaga dari kerusakan hutan. Maka output-nya, kebijakan yang diambil adalah mengembangkan perekonomian dengan memaksimalkan sumber daya manusia (SDM), bukan sumber daya alam (SDA).
“Hutan adalah napas kehidupan kita. Utamakan dulu pengembangan ekonomi dengan mengupgrade SDM-nya, ekonomi berbasis intelejensia,” ujar Hasto.
“Dan itu sejalan dengan perhatian pembangunan pemerintah Pak Jokowi di periode kedua ini yang menaruh perhatian kepada peningkatan SDM,” kata Hasto.
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan akan terus membangun kesadaran untuk menguasai iptek. Seperti lewat video-video singkat untuk membangun sebuah spirit berkemajuan.
“Inilah sebagai dukungan dari PDI Perjuangan terhadap kebijakan Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin, yang menaruh perhatian utama pada pengembangan SDM kita,” kata Hasto. [CHA]
