Koran Sulindo – Calon wakil presiden yang diusung untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, Sandiaga Uno mesti mengklarifikasi dugaan mahar politik yang diberikan kepada Partai Keadilan Sosial dan Partai Amanat Nasional.
Klarifikasi kepada publik, kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate dilakukan agar isu tersebut tidak terus berlarut-larut. Terlebih uang yang diduga mencapai triliunan itu dalam bentuk fisik diserahkan secara langsung pada partai penerima mahar.
“Kalau duit jumlahnya banyak bahkan triliun rupiah kalau secara fisik duit itu dibawa tentu pakai truk-truk yang besar berton-ton beratnya uang itu darimana sumbernya? Kan tentu menjadi pertanyaan publik tentu perlu di klarifikasi,” kata Johnny kepada wartawan di markas Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (15/8).
Selain itu, Johnny mengingatkan agar pejabat menjaga kontestasi politik nasional di 2019 bisa berjalan damai sesuai ketentuan yang berlaku.
“Memang kualitas pemilu kita seperti yang diharapkan oleh presiden dapat terlaksana dengan baik bisa kita peroleh, agar apa? Legitimasi capres nya yang menjadi presiden dan wakil presiden nanti juga kita jaga bersama-sama,” kata dia.
“Kalau masalah hukumnya salah atau tidaknya salah bukan tugas kami. Itu tugas aparat hukum dan penyelenggara pemilu silakan diserahkan kesana.”
Terkait dugaan mahar itu, Jhony menyebut pihaknya menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu dan Nasdem tidak dalam posisi untuk menginterprestasi dugaan mahar politik tersebut. Makna mahar poltik telah secara jelas tertuangan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Itu urusannya penyelenggara pemilu. Saya tidak menginterpretasikan itu. Pada saat membuat undang-undang pemilu saya di Pansus. Ada batasan batasan nominal sumbangan dana Pemilu untuk perorangan Rp 2,5 miliar dan korporat, Rp 25 miliar itu diatur.”
Mahar politik sebesar Rp 500 miliar pertama kali diungkapkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuduh PAN dan PKS menerima mahar masing-masing sebesar Rp 500 miliar untuk memuluskan pencalonan Sandiaga Uno sebagai pendamping cawapres Prabowo Subianto.
Di wawancara Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (16/8) malam, Sandi membantah soal mahar Rp 500 miliar yang disebut-sebut Andi Arief.
“Tentunya ada bumbu-bumbu cerita seperti itu (soal mahar Rp 500 m), tapi saya pastikan itu tidak akurat. Banyak spekulasinya nanti saya persilahkan rekan-rekan di sini untuk meluruskannya,” kata dia.
Ketika diminta jawaban tegasnya terkait peryataan Andi Arief itu Sandi mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.
“Saya membantah, dan saya garis bawahi itu tidak benar. Mohon dicabut pernyataannya, itu tidak benar.”
Tak terima dengan tuduhan itu baik PAN maupun PKS sempat bakal menuntut Andi Arief ke ranah hukum.
Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menyebut tudingan Andi Arief sangat serius karena mahar politik dalam proses pencalonan presiden adalah tindakan pidana pemilu yang fatal.
“Pernyataan Andi Arief jelas fitnah keji. Ini tudingan tidak main-main yang memiliki konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan,” kata Leida.
Tak kalah garang dengan PKS, Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga meminta Andi mencabut ucapannya jika tidak ingin dituntut secara hukum.
“Itu tidak benar dan fitnah, ya. Dan mulut comberan Andi Arief itu harap disetop itu. Kalau nggak, kita akan kita tuntut dia di meja hukum,” kata Yandri.
Sementara itu Waseksjen Partai Demokrat Andi Arief mengaku tak gentar jika PAN, PKS atau Gerindra bakal tuduhannya itu kepada pihak berwajib.
“Oh silakan saja. Saya tidak ada komunikasi dengan mereka. Jadi kalau ingin ke pengadilan silakan saja,” kata Andi.
Lebih lanjut Andi bahkan mengklaim memiliki tiga saksi terkait hal tersebut. “Sudah ada 3 saksi dan puluhan yang mendengar,” kata Andi.
Selain itu, Andi juga menyebut dirinya tidak pernah disinggung PKS dan Gerindra terkait cuitannya.
“Dia (Prabowo) tahu persis saya kalau saya mengatakan sesuatu ngotot dan bener, ia yakin itu juga bener. Tidak ada pengingkaran dari apa yang saya bilang. Saya tidak pernah berpura-pura bersandiwara dramaturgi dan Pak Prabowo tahu itu,” kata Andi. [SAE/TGU]
