Catatan Cak AT:
Di pinggir danau Bumi Perkemahan Cibubur, Sabtu, 13 September 2025, gedung Ken Dedes mendadak berubah jadi “balai pertemuan” ala pesantren: serius, tapi tetap penuh guyonan. Sekitar dua ratus kyai berkumpul dalam Sarasehan Forum Pengasuh Pesantren Alumni Gontor (FPAG).
Dari total 250 pendaftar, yang betul-betul hadir dua ratus. Sisanya? Ada yang nyasar ke arena World Muslim Scout Jamboree 2025 yang sedang gebyar di sebelah, mungkin ada pula yang masih sibuk ngurus mantenan. Panitia maklum, agenda tajammu’ FPAG sering tabrakan dengan urusan keluarga —kadang malah dijadikan satu paket.
Acara dipandu Kyai Anang Rikza, Sekjen FPAG. Ia membuka dengan data segar: saat ini terdapat sekitar 1.200 pesantren alumni Gontor. Enam ratus di antaranya disebut “anak,” sisanya “cucu.” Kalau dihitung terus ke bawah, bisa jadi sebentar lagi ada kategori “cicit.”
Lalu tampil Ketua Umum FPAG, Dr. KH. Zulkifli Muhadli. Ia kadang dipanggil “Khalifah” —panggilan guyonan yang bisa berubah serius kalau sampai dimasukkan ke AD/ART. Bisa-bisa nanti ada “Baiat Khalifah FPAG” resmi di Cibubur.
Zulkifli merinci: dari 1.200 pesantren, 170 sudah mendapatkan SK Muadalah Muallimin, artinya secara hukum sah menjalankan sistem KMI Gontor. Namun, 70 persen pesantren lainnya sejatinya sudah menjalankan kurikulum muallimin secara de facto, meski secara de jure belum.
Ada 40 pesantren lagi yang sedang mengantre izin. Dengan demikian, target “100 KMI untuk 100 Tahun Gontor” sudah terlampaui. Malah bisa tembus 200.
Selain itu, ada 36 perguruan tinggi yang didirikan alumni, enam di antaranya berbentuk universitas: Universitas Cordova Taliwang, UNIDA Gontor, Universitas Darunnajah, Universitas La Tansa Mashira Banten, Universitas Al-Amien Prenduan, dan Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya.
Sisanya masih institut atau sekolah tinggi, tapi dalam perjalanan naik kelas. Bahkan sudah dibentuk konsorsium perguruan tinggi alumni dengan Prof. Hamid Fahmi Zarkasyi sebagai ketua.
Kategori keanggotaan FPAG pun dibuat rapi: (1) pesantren yang didirikan alumni Gontor; (2) pesantren yang didirikan alumni pesantren alumni; (3) pesantren yang bukan keduanya, tapi direstui Pimpinan PMDG. Singkatnya: kalau ada “DNA Gontor” atau minimal “izin resmi,” boleh masuk.
Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR, tampil dengan gaya khasnya. Ia mengutip nostalgia kunjungan Rektor Al-Azhar, Syekh Mahmud Syaltut, ke Gontor tahun 1963. Dari situlah lahir cita-cita “1000 Gontor.” Enam dekade kemudian, mimpi itu jadi jaringan raksasa: bukan hanya pesantren, tapi juga universitas. Startup digital saja kalah skalanya.
Ia lalu bicara soal Undang-Undang Pesantren. Katanya, UU ini hasil perjuangan panjang, dari Idham Cholid hingga Lukman Hakim. Jokowi sempat mencoba “mengutak-atik” pasal yang dianggap membonsai pesantren, tapi syukurlah selamat.
Hidayat juga menyoroti Dana Abadi Pendidikan. Selama ini pesantren cuma boleh “nebeng” dana umum. Idealnya ada pos sendiri. Betul juga: kalau kampus negeri punya kursi empuk, masa pesantren harus duduk di bangku lipat?
Giliran Prof. Hamid Fahmi Zarkasyi, Rektor UNIDA. Putra pendiri Gontor ini mengingatkan bahwa pesantren Gontor bisa bertahan bukan karena diwariskan, tapi karena wakaf. “Kalau diwariskan, bisa mati,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendidikan di pesantren bukan sekadar akreditasi administrasi. “Di Gontor, semuanya adalah pendidikan. Bahkan ngurus jambore dunia pun termasuk pendidikan.” Pernyataan ini disambut senyum, karena banyak kampus di luar sana sibuk mengurus borang BAN-PT daripada mengurus manusianya.
Bagian paling ditunggu-tunggu datang dari Wakil Menteri Agama, Dr. Romo Muhammad Syafi’i. Dengan gaya santai, ia mengaku tak pernah mondok, tapi justru itu yang membuatnya “kangen” bertemu para kyai. Ia bahkan curhat susahnya bertemu Majelis Masyayikh: “Saya butuh ketemu, tapi kok sulit sekali ya. Padahal saya menyiapkan diri untuk melayani panjenengan semua.”
Sambil selipkan humor politik, ia menyinggung soal izin prodi yang dikeluhkan pak Kyai Zulkifli bisa molor lima tahun. “Itu bukan karena saya, lho. Saya kan belum lama jadi wamen,” tangkisnya. Ruangan pun pecah.
Wamenag juga menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada pesantren. Bahkan isu terorisme, katanya, sudah “bersih-bersih.” Demo-demo yang terjadi hanyalah balasan dari pihak yang sumber dananya diputus. Sebuah framing khas pejabat: membuat kyai tersenyum setengah percaya.
Namun, janjinya jelas: “Biarlah saya menjadi speaker dari pikiran-pikiran antum.” Kalimat yang manis—tinggal diuji apakah benar akan keluar kebijakan, atau hanya jadi “speaker” yang nyaring tapi tak menggerakkan apa-apa.
Dr. Tata Taufik menutup dengan seloroh segar: “Kalau Wamenag ini naik level, ya semoga jadi Menteri Pesantren.” Ruangan pun gemuruh. Di negeri ini, kementerian memang bisa tumbuh subur seperti BUMN. Kenapa tidak ada Kementerian Pesantren? Apalagi kalau leading sector-nya UNIDA.
Sarasehan di Ken Dedes bukan sekadar kumpul-kumpul kyai. Secara akademis, ia memperlihatkan proses reproduksi kelembagaan yang unik: dari satu induk (Gontor), lahir cabang-cabang yang sistemnya relatif seragam, bahkan terakreditasi. Sistem wakaf menjamin keberlanjutan, sementara alumni memasok kepemimpinan lintas bidang.
Namun, tantangan ke depan bukan sekadar menambah universitas atau prodi. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga pesantren tetap sebagai pusat moralitas di tengah pragmatisme politik. Bagaimana lirik “ibuku Indonesia” dalam lagu Oh Pondokku tetap terjaga, tidak berubah jadi “Oh Proyekku, Tender ibuku.”
Di sinilah humor dan kritik berpadu. Kyai masih bisa guyon soal “Khalifah FPAG.” Wamenag masih bisa bercanda soal izin prodi. Tapi di balik itu semua, ada PR besar: memastikan pesantren benar-benar menjadi fondasi bangsa, bukan sekadar brand musiman jelang kampanye.
Maka, sarasehan di Ken Dedes ini terasa seperti mukadimah. Dari tepi danau Cibubur, gaungnya bisa terdengar sampai ke Istana. Pertanyaan yang tersisa: apakah suara para kyai hanya jadi gema di pinggir danau, atau betul-betul mengguncang pusat kekuasaan?
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
