Catatan Cak AT:
Masih perlukah memversuskan kedua tokoh? Di jagat medsos, nyatanya para netizen masih ramai menampilkan nama dua ekonom kita sebagai “trending characters”: Sri Mulyani vs Purbaya. Atau: Purbaya vs Sri Mulyani. Keduanya seakan tokoh anime yang layak dipertarungkan.
Pada mulanya Peter F. Gontha. Pengusaha yang bagi sebagian anak Tiktok mungkin dianggap “siapa nih, kakek-kakek yang suka bikin status panjang?”— tiba-tiba menulis analisis yang membuat lini masa bergetar seperti daftar hadir ASN tiap akhir bulan.
Judul artikelnya di Fb, “Purbaya Yudhi Sadewa vs Sri Mulyani Indrawati: Dua Wajah Ekonomi Indonesia.” Belum sempat kita bertanya, “Kenapa pakai kata versus, kayak tanding tinju?” —netizen sudah menggulung komentar panjang bak tikar upacara 17 Agustus.
Tentu tidak semua komentar mereka omong kosong. Di balik keributan itu, ada satu kisah tentang bagaimana Presiden Prabowo membaca arah angin ekonomi, memilih pemain. Dan —ini yang paling seru— bagaimana harapan rakyat kecil diselipkan di antara jargon makro kampanye.
Sri Mulyani, bagi sebagian netizen —terutama yang ujung-ujung bulan sering merasakan kantong menipis seperti jaringan WiFi publik— adalah semacam “Ibu Kos yang disiplin”. Tertib, rapi, nggak mau angka-angka ngaco.
APBN ditahannya dengan ketat seperti sandal jepit di teras pesantren. Reputasi internasionalnya gemilang, ibarat mahasiswa yang tugasnya selalu dapat A meski teman kosnya merasa dia kurang hangat, dan agak pelit meminjamkan motor.
Kita pun merasakan kebijakan pengetatan subsidi, penyesuaian tarif, sampai laporan fiskal yang selalu tampak seperti neraca diet ketat. Ini semua membuat sebagian rakyat merasa dia lebih sering membawa pesan “Maaf ya, harus naik lagi”.
Sementara Prabowo sedang membangun citra sebagai “Bapak yang menenangkan”, tentu sikap Mbak Sri ini jadi friksi gaya, bukan soal benar atau salah. Apalagi politik itu seperti gorengan: enak saat panas, tapi cepat rumit kalau dingin.
Purbaya kemudian didatangkan dari lorong yang berbeda. Ia tampil lebih seperti teknokrat aktivis yang ikut lomba pidato tapi memilih membaca jurnal IMF di depan kelas. Kalem, metodologis, tapi tiba-tiba viral.
Posisi sebelumnya di LPS yang senyam-senyum menjaga stabilitas perbankan membuat namanya naik seperti harga cabai menjelang Ramadan. Netizen menyukai sosok yang seperti tak suka panggung, tapi sekali bicara, isinya langsung seperti alarm kasir minimarket— jelas, tegas, dan bikin semua orang berhenti sebentar.
Pilihan Prabowo pada Purbaya tentu bukan semata soal “like” dan “share” —politik tidak sesederhana algoritma Instagram. Prabowo sedang mencoba menyeimbangkan dua hal: kredibilitas fiskal dan ritme kebijakan yang lebih membumi.
Dan yang paling penting bagi Prabowo: narasi ekonomi yang terasa di dapur rakyat, bukan hanya di papan presentasi.
Sebagian warganet menilai Sri Mulyani “menyelamatkan negara tapi tidak selalu melindungi rakyatnya.” Sementara Purbaya dianggap “menutup kebocoran pejabat dan ikut menyelamatkan rakyat” —sebuah komentar yang terdengar seperti tagline detergen yang bisa mengangkat noda sekaligus menjaga kelembutan tangan.
Tidak semuanya akurat, tentu. Tapi itulah netizen: kebanyakan bukan ekonom, tapi jeli membaca efek langsung di dompet sendiri.
Ada juga komentar yang lebih imajinatif bak cerpen lomba kecamatan. Purbaya dianggap “pro rakyat”, Sri Mulyani “pro pejabat”, dan Prabowo diyakini sedang mewujudkan isi bukunya sendiri, Paradoks Indonesia —bahwa negara kaya ini tak pantas membuat rakyatnya tetap capek berkejaran dengan harga sembako.
Tentu dunia nyata lebih rumit dari komentar medsos. Tapi suara-suara bising itu memberi petunjuk penting: rakyat ingin kebijakan yang terasa seperti payung, bukan seperti nota tagihan.
Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar versus yang saling bertentangan. Sri Mulyani menjaga angka agar APBN tidak megap-megap seperti sepeda ontel nanjak tanjakan. Purbaya memastikan sistem perbankan tidak tumbang seperti warung kelontong ditabrak truk.
Keduanya bak paduan irama kerja. Satu memegang buku kas negara, satu memegang stetoskop sistem keuangan. Keduanya dibutuhkan. Persis seperti perpaduan kopi pahit dan roti manis: beda fungsi, tapi saling menguatkan.
Lalu kenapa Prabowo lebih memilih Purbaya, dan pakai Mbak Sri hanya sekian bulan? Mungkin karena periode ini sedang membutuhkan sentuhan yang lebih komunikatif, lebih “menenangkan”, lebih sreg di telinga rakyat yang sudah lama mendengar kabar-kabar kenaikan daripada kabar penurunan.
Purbaya dengan gaya “akademis tapi ramah” itu kebetulan kena selera zaman. Sri Mulyani tetaplah tokoh besar, tapi setiap era butuh orkestrasi baru.
Dan netizen? Ah, mereka hanya ingin kebijakan yang tidak membuat harga cabai naik lebih cepat dari kenaikan gaji ASN. Mereka ingin ekonomi yang bisa dipahami tanpa harus buka kamus, ingin pemimpin yang terasa hadir tanpa harus muncul tiap malam di talkshow, ingin negara yang jalan, tapi dompet tidak betah kosong melulu.
Pada akhirnya, perdebatan dua sosok itu mengingatkan kita bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi soal rasa. Bahwa kebijakan bukan sekadar grafik, tetapi denyut harapan. Dan bahwa setiap pergantian jabatan bukan berarti yang satu buruk dan yang lain sempurna, melainkan bab baru dalam buku besar perjalanan kita sebagai bangsa.
Kadang-kadang, kita lupa bahwa negara ini berdiri bukan karena satu tokoh, tetapi karena jutaan orang yang setiap hari berjibaku menyambung hidup. Sri Mulyani dan Purbaya hanyalah dua dari banyak nakhoda yang membantu kapal ini menembus gelombang.
Kita pun harus belajar bahwa yang penting bukan siapa yang memegang kemudi, tetapi apakah kapal ini melaju tenang, tidak bocor, dan tetap membawa semua penumpang dengan selamat.
Dan seperti biasa, kehidupan sering lebih bijak dari komentar netizen: perubahan datang bukan untuk menghapus, tetapi melengkapi. Yang lama menjadi pengalaman, yang baru menjadi peluang. Dan semoga kali ini, peluang itu benar-benar terasa sampai ke dapur, pasar, dan dompet kita semua.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
