Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dalam memperkuat ketahanan nasional melalui sektor energi. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mengakselerasi penggunaan energi bersih sekaligus memutus rantai ketergantungan pada impor energi fosil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pembentukan satgas ini merupakan instruksi langsung Presiden untuk menerjemahkan visi kedaulatan energi ke dalam langkah konkret yang cepat.
“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3).
Fokus utama satgas ini adalah mengawal pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas masif, yakni 100 gigawatt. Selain itu, program konversi motor listrik juga menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan lompatan besar ini rampung dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan.
Bahlil menegaskan bahwa transisi ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan soal efisiensi anggaran negara. Konversi pembangkit listrik bertenaga diesel (PLTD) ke PLTS diyakini bakal memangkas beban subsidi listrik secara signifikan.
“Konversi dari PLTD ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” tegas Bahlil.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Brian Yuliarto, menekankan bahwa langkah ini adalah perisai bagi ekonomi nasional di tengah fluktuasi harga energi global.
Menurut Brian, ketergantungan pada impor, terutama gas (LPG), membuat APBN rentan terhadap gejolak harga dunia. Oleh karena itu, percepatan konversi kompor LPG ke kompor listrik menjadi salah satu agenda krusial yang didorong oleh Presiden.
“Intinya beban subsidi LPG harus kita kurangi sehingga APBN kita lebih stabil. Ketika harga LPG naik, kita tidak lagi terlalu bergantung karena sudah ada substitusi listrik,” jelas Brian.
Langkah akselerasi ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, transisi energi diarahkan untuk dua tujuan besar: memperluas penggunaan energi ramah lingkungan dan memastikan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam hal kedaulatan energi. [KS]
