BERDASARKAN Studi Status Gizi Balita dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) prevalensi stunting Indonesia tahun 2019 sebesar 27,7 %. Walaupun sudah turun dari tahun sebelumnya, namun percepatan pencegahan stunting harus terus dilakukan agar dapat memenuhi target penurunan prevalensi stunting 14 % pada tahun 2024.
Sudah diketahui bersama bahwa masa depan kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul dan berkualitas jelas menjadi harapan kemajuan suatu bangsa. SDM berkualitas bisa didapatkan jika tahap-tahap seperti ibu pra hamil, hamil, melahirkan, dan tumbuh kembang anak diperhatikan dengan baik.
Maka dari itu Stunting adalah salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian pemerintahan sebab kualitas SDM Indonesia di masa depan pada kenyataannya masih terancam permasalahan stunting.
Stunting tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan terjadi juga di berbagai wilayah dunia lainnya. Pada tahun 2017 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting 55% diantaranya berasal dari Asia.
Berdasarkan data WHO Indonesia termasuk ke dalam Negara ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di ASEAN di bawah Negara Timor Leste dan India dengan angka 36,4% pada tahun 2017.
Berdasarkan Global Nutrition Report pada tahun prevalensi stunting di Indonesia dari 132 Negara berada pada posisi 108. Sedangkan untuk di kawasan Asia Tenggara prevalensi stunting di Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja. Walaupun pada tahun 2019 stunting di Indonesia mengalami penurunan menjadi 27,6%.
Di Indonesia
Pandemi Covid-19 turut membuat semakin berat langkah untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia termasuk stunting. UNICEF memprediksi pandemik Covid-19 meningkatkan jumlah kasus stunting akibat kekurangan gizi pada anak.
Menurut UNICEF Indonesia tanpa tindakan yang memadai dan tepat waktu dipastikan dapat ikut terkena imbas. Mengingat prediksi UNICEF bahwa jumlah anak kekurangan gizi meningkat sebanyak 15% di seluruh dunia. Kondisi ekonomi yang menurun ikut menjadi penyebab sehingga daya beli pun turut menurun, hal tersebut beresiko pada balita dan ibu hamil karena mengalami keterbatasan pangan dalam keluarga.
10 Provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
Status Indonesia masih berada di urutan keempat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting. Diketahui, jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen.
Angka itu berhasil ditekan dari 37,8 persen pada tahun 2013. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20 persen.
Upaya Pencegahan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG(K) mengatakan, untuk menurunkan angka kasus stunting di Indonesia harus dilakukan dari hulu ke hilir. “Stunting harus ditekan dari hulu ke hilir, mulai dari program edukasi hingga intervensi gizi untuk mencegah anak gagal tumbuh,” ujarnya. Program edukasi penting agar anak tidak salah gizi. Selain itu, juga harus diperhatikan pengamatan terhadap kondisi gizi anak.
Masalahnya, pandemi telah mengakibatkan kegiatan posyandu di banyak daerah terhenti. Padahal, selama ini posyandu berperan besar sebagai langkah awal pengawasan gizi anak.
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang diwakili Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN dr Zamhir Setiawan, M.Epid mengatakan bahwa program smart sharing yang dimulai pada April 2021 bertujuan memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Terutama bagaimana tentang mempersiapkan ketahanan kesehatan keluarga untuk mencegah stunting, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, dan menurunkan angka kematian bayi.
Berdasarkan pada hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, bahwa angka stunting pada tahun 2021 sebesar 24,4%. “Turun lebih dari 6% dari tahun 2018,” demikian Wapres Ma’ruf Amin . “Saat ini kita sudah memiliki acuan yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Sunting,” katanya. [S21]
