Koran Sulindo – Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, alokasi pemerintah untuk subsidi energi sebesar Rp 94,4 triliun. Namun, dalam APBN 2017, besaran subsidi energi dipangkas menjadi Rp 77,3 triliun, yakni untuk alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Elpiji sebesar Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 45 triliun. Jadi, ada penurunan subsidi energi sebesar 18,11%.
Kendati demikian, pemerintah memperkirakan anggaran subsidi energi tahun ini akan membengkak. Maka, anggaran untuk itu pun renacananya akan direvisi dalam Rancangan APBN Perubahan 2017.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada potensi pembengkakan subsidi Elpiji 3 kilogram pada tahun ini, yang mencapai Rp 30 triliun. Padahal, dalam APBN 2017, dana yang dialokasikan hanya Rp 20 triliun.
Sri Mulyani pun telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, membahas perubahan alokasi subsidi energi. Kalau realisasi subsidi melampaui alokasi dana yang dianggarkan, besar kemungkinan akan dilakukan penyesuaian dalam RAPBN-P 2017. “Semuanya sudah ada dalam Undang-Undang APBN basis kalkulasinya. Jadi, kalau realisasinya tidak sesuai, tentu saja akan membuat jumlah yang harus disediakan APBN berubah,” tutur Sri di Jakarta, Kamis lalu (13/4).
Sri Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, lanjutnya, telah membuat skenario perhitungan realisasi subsidi energi apabila meleset dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Yang masuk dalam perhitungan tersebut antara lain berkaitan dengan subsidi Elpiji 3 kilogram, subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA, serta solar.
Seperti sudah dijelaskan, anggaran subsidi Elpiji 3 kilogram membengkak Rp 10 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp 20 triliun. Subsidi listrik 450 VA akan direvisi karena dari alokasi subsidi untuk 19 juta pelanggan ada 4 juta pelanggan yang tidak berhak. Begitupun dengan subsidi solar, bakal direvisi jika harga minyak dunia meleset dari asumsi APBN yang sebesar US$ 45 per barel.
Khusus Elpiji 3 kilogram, menurut Sri, pemerintah akan mengubah mekanisme distribusi dari yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Pemerintah telah menugaskan PT Pertamina (Persero) melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Angggarannya lebih kurang mencapai Rp 30 miliar. “Kalau yang untuk Elpiji harusnya dari distribusi terbuka jadi tertutup, dedicated untuk keluarga miskin. Kemudian juga untuk solar dan untuk listrik 900 VA,” ujarnya.
Untuk Elpiji, subsidi APBN 2017 akan dialokasikan ke 25,7 juta kepala keluarga, dari sebelumnya 57 juta kepala keluarga. Akan halnya subsidi listrik akan disalurkan ke 19,1 juta pelanggan listrik 450 VA dan 4,1 juta pelanggan 900 VA.
Rencananya, seperti diungkapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja, pelaksanaan distribusi tertutup Elpiji bersubsidi akan dilakukan secara serentak pada 1 Februari 2018. Sekarang ini, Kementerian ESDM sedang fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur Elpiji terlebih dahulu, yang ditargetkan selesai tahun depan juga. Yang membangun infrastrukturnya adalah perbankan nasional, yakni berupa pengadaan mesin pembayaran dan kartu nontunai, yang akan dibagikan gratis kepada penerima subsidi yang berhak. [RAF]
