Sekitar lebih dari setengah abad lalu dalam beberapa hari pada Februari 1967, posisi politik Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Ir Dr Soekarno semakin terjepit. Lawan politiknya, Ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto. Pak Harto “Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966” (Supersemar) sekaligus menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad).
Di hari-hari yang amat penting itu, Pak Harto dekat dengan tiga menteri panglima lainnya. Mereka adalah Men/Pangal Laksamana Muljadi, Men/Pangau Laksdya Rusmin Nurjadin, dan Men/Pangak Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo. Hampir semua partai, tokoh politik, pers, serta mahasiswa bersikap anti-Bung Karno.
Mereka memandang curiga peranan Bung Karno dalam peristiwa 30 September 1965 (G30S)/PKI dan dianggap bertanggung jawab atas terpuruknya kondisi ekonomi serta merosotnya akhlak bangsa. Pertanggungjawaban Bung Karno yang disampaikan kepada MPRS pada 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara ditolak. Demikian pula Pelengkap Nawaksara, yang diajukan pada 10 Januari 1967, juga ditolak MPRS yang diketuai mantan Menhankam/KASAB Jenderal AH Nasution.
Nah, tanggal 7 Februari 1967 Bung Karno melalui dua surat yang disampaikan lewat tokoh PNI, Hardi SH, menawarkan konsep “surat penugasan khusus” kepada Pak Harto. Isinya, Bung Karno menyerahkan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari kepada Pak Harto.
Namun, esok harinya tawaran itu ditolak karena dinilai tidak akan menyelesaikan masalah politik nasional yang semakin tak menentu. Maka, pada 10 Februari Pak Harto menemui Bung Karno di Istana Bogor untuk membicarakan penolakan surat penugasan khusus tersebut, sekaligus menyampaikan keinginan para menteri panglima keempat angkatan.
Tanggal 11 Februari semua menteri panglima angkatan kembali menemui Bung Karno di Bogor. Mereka menawarkan konsep yang intinya lebih kurang menyepakati “presiden berhalangan dan menyerahkan kekuasaan” kepada Pak Harto sebagai pengemban Supersemar.
Bung Karno meminta waktu untuk berpikir. Namun, dalam pertemuan keesokan harinya, giliran Bung Karno yang menolak konsep tersebut. Tentu saja penolakan Bung Karno tidak bertahan lama. Akhirnya, ia menyerah dan malahan meminta berbagai jenis “jaminan”, yang secara jelas ditolak Pak Harto.
Setelah melalui perundingan cukup alot selama berhari-hari, kedua pihak akhirnya menyetujui formulasi yang akan diumumkan. Pengumuman itu ditandatangani Bung Karno pada 20 Februari 1967, tetapi baru diumumkan dua hari kemudian.
Butir pertama pengumuman itu, “Kami Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/1966 Jenderal Soeharto sesuai dengan jiwa Ketetapan MPRS No XV/1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa UUD ’45”.
Butir kedua, “Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu”. Lalu butir ketiga, “Menyerukan kepada rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintah, dan ABRI terus meningkatkan persatuan dan menegakkan revolusi..”
Waktu bergerak cepat dari Februari ke Maret. Dalam sidangnya, MPRS secara resmi mengakhiri kekuasaan Bung Karno sebagai presiden pada 12 Maret 1967 melalui Ketetapan MPRS XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soeharto.
Ketetapan MPRS lainnya menyatakan mencabut gelar “Pemimpin Besar Revolusi” bagi Bung Karno. MPRS menetapkan pula bahwa Manifesto Politik (Manipol) digantikan dengan GBHN.
Posisi Bung Karno tidak terlalu lemah selama periode setelah meletusnya peristiwa G30S sampai medio 1966. Awal tahun 1966, misalnya, mahasiswa dan pelajar mendukung Bung Karno lewat slogan “Rapatkan Barisan Bung Karno-Rakyat-ABRI” atau melalui gerakan Barisan Pendukung Soekarno.
Pidato-pidato dia ketika itu masih berkobar-kobar dan tetap memperlihatkan bahwa Bung Karno salah satu pemimpin besar dunia yang hebat. Dia kadang kala marah (istilah dia dalam bahasa Belanda donder) saat berpidato dan menuding “Nekolim” (Neo Kolonialisme-Imperialisme) sebagai biang keladi peristiwa G30S.
Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, Bung Karno tetap berusaha keras mempertahankan kekuasaan. Namun, secara perlahan-lahan Bung Karno dirongrong oleh apa yang dinamakan “kudeta merangkak” atau dalam versi lain disebut “kudeta konstitusional”.
Ketika keluar dari Istana Bogor, Juli 1968, Bung Karno memulai kehidupan “from hero to zero”. Ia bukan cuma dituduh memborong tanah di Bogor, tetapi disinyalir memiliki vila mewah di Meksiko.
Lemhannas repot bertanya, Bung Karno pahlawan atau pengkhianat, sedangkan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) meralat dia bukan anggota. Bukan cuma foto dia yang wajib dicopot dari dinding-dinding, PSSI pun menghentikan kompetisi “Soekarno Cup”.
Kini? Pidato-pidato Bung Karno dibaca ulang, ide-idenya dianggap masih relevan untuk masa kini, keindonesiaan yang dia cita-citakan makin gencar dipraktikkan. Tanggal 1 Juni pun kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila untuk mengabadikan pengabdian Bung Karno untuk bangsa ini.
Sejarah sudah memvonis Supersemar sebagai sebuah kudeta merangkak model Dunia Ketiga yang menjadi pilihan saat Perang Dingin. Namun, bagi sebagian kalangan ia masih diperingati sebagai momen untuk mengingatkan publik tentang sosok Pak Harto yang selama 32 tahun berkuasa juga berjasa untuk republik ini.
Supersemar dan berbagai peristiwa politik di sekitarnya menjadi hikmah besar bagi kita untuk memahami kepemimpinan nasional. Bung Karno dan Pak Harto figur “larger than life” yang kita elukan, kita nistakan, kita maafkan, dan akhirnya kita akui sumbangsihnya.
Bung Karno dan Pak Harto juga manusia biasa seperti aki atau batere yang mempunyai kutub plus dan minus: banyak jasanya dan banyak pula kesalahannya. Bukankah kita semua juga begitu?
