Koran Sulindo – Survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan elektabilitas Presiden Joko Widodo terus naik dalam 3 tahun terakhir, sementara elektabilitas Prabowo Subianto stagnan. Kedua orang ini bertarung dalam pemilihan presiden 2014 dan diperkirakan akan bertarung lagi pada 2019 nanti.
Elektabilitas Jokowi pada 2015, 2016, 2017 berturut-turut 36,1 persen; 41,9 persen; dan 50,9 persen. Elecomktabilitas Prabowo masing-masing 28 persen; 24,3 persen; dan 25,8 persen.
Survei dilakukan selama 23-30 Agustus 2017 dengan 1.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
“Sebetulnya untuk seorang incumbent lebih aman kalau angkanya 60 sampai 70 sekian persen. Tapi ini baru 3 tahun pemerintahan,” kata Direktur Eksekutif CSIS Philip J. Vermonte, di Jakarta, Selasa (12/9), seperti dikutip Antaranews.
Sekadar perbandingan, hingga 1 bulan sebelum Pilkada Jakarta lalu, elektabilitas Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mencapai sekitar 70 persen. Petahana itu kalah dalam pertarungan di ibukota negara
Menurut Philip, kepercayaan publik saat ini menjadi modal Jokowi meningkatkan elektabilitasnya ke depan. Kepercayaan publik dapat diperoleh dengan meningkatkan pembangunan di bidang-bidang yabg berkaitan hajat hidup orang banyak yakni perekonomian.
Sementara itu, survei juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir.
Kepuasan publik terbesar terjadi pada bidang ekonomi, hukum dan maritim.
Angka-angkanya adalah pada 2015 sebesar 50,6 persen, naik pada 2016 menjadi 66,5 persen, dan 2017 sebesar 68,3 persen.
Di bidang ekonomi, CSIS merekam bahwa ekonomi keluarga dalam 3 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan signifikan, namun demikian pembangunan infrastruktur yang terekspos dan diketahui publik mendorong kepuasan publik di sektor ekonomi.
Sementara di bidang hukum, publik optimis pemerintah berkomitmen dalam penegakan hukum misalnya memperkuat KPK, mendorong reformasi Polri hingga memberantas mafia peradilan.
Sedangkan di sektor maritim, pembangunan tol laut hingga memperkuat pertahanan maritim memicu kepuasan publik yang tinggi. [DAS]
