Koran Sulindo – Survei menemukan mayoritas masyarakat ternyata tidak ingin lagi pemilihan umum untuk memilih presiden dan legislatif digelar serentak seperti pada 2019 lalu.
“Masyarakat responden kami di bawah itu menginginkan Pileg dan Pilpres itu untuk dipisah. Jadi ini juga menjadi masukan partai politik, bahwa masyarakat yang menginginkan Pileg dan Pilpres itu dipisah presentasenya di angka 56,4 persen,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, di Jakarta, Minggu (23/2/2020).
Survei diselenggarakan dua lembaga survei politik, yaitu PPI dan Politika Research and Consulting (PRC).
Menurut Adi, alasan responden sederhana yaitu merasa infrastruktur politik di Indonesia yang menunjang untuk kedua pemilihan itu dilaksanakan serentak masih belum maksimal. Banyaknya kasus petugas pemilu yang meninggal dunia juga menjadi catatan penting masyarakat.
Sementara sebanyak 36,8 persen masyarakat masih menganggap Pileg dan Pilpres serentak masih baik untuk dilakukan karena dapat mengefisienkan waktu. Penggabungan kedua pemilihan itu juga dianggap dapat mengefisienkan penggunaan anggaran.
Kepuasan pada Jokowi Tinggi
Survei juga menemukan tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berada di level 61,4 persen, sementara 33 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan sisanya tidak menjawab atau abstain.
“Kepuasan atas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ditopang oleh beberapa kebijakan yaitu pembangunan infrastruktur (76,6 persen), pembangunan sumber daya manusia (86,1 persen), penanggulangan bencana (64,1 persen), tiga kartu unggulan (Kartu Prakerja 76,5 persen, Kartu Indonesia Pintar Kuliah 86,6 persen, dan Kartu Sembako Murah 86,8 persen),” kata Peneliti Utama PRC, Ian Suherlan.
Sebanyak 68,1 persen masyarakat juga menyatakan keyakinan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan lebih baik di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, survei juga menunjukkan adanya sejumlah kebijakan Jokowi-Ma’ruf yang tidak disukai oleh masyarakat di antaranya rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik (72,6 persen) dan pengalihan subsidi LPG (60,5 persen).
Masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, 33 persen berada di wilayah yang bukan menjadi basis pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilihan Umum Serentak 2019 lalu. Jokowi-Ma’ruf diketahui mengalami kekalahan pada Pemilu 2019 di Sumatera Barat, Riau, dan Jawa Barat.
Survei nasional itu dilaksanakan pada rentang waktu 25 Januari 2020 sampai 10 Februari 2020 menggunakan metode penarikan sampel “multistage random sampling” dan teknik pengumpulan data berbasis wawancara tatap muka melibatkan 2.197 responden dari target 2.200 responden di 161 kabupaten/kota di 34 provinsi dan memiliki “margin of error” sebesar 2,13 persen. Seluruh responden diwawancara menggunakan kuesioner, dengan syarat responden WNI yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. [sulindox@gmail.com]
