Koran Sulindo – Banyak manusia yang mendapat pelajaran atau ilmu dengan cepat di bawah bimbinga guru yang berpengalaman. Pada gilirannya, tak bisa dinafikan, banyak yang meraih sukses di berbagai bidang karena adanya guru yang secara fisik memberikan pelajaran yang berharga dfi depan kelas. Kemajuan suatu bangsa juga tak bisa dilepaskan dari peran guru.
Namun, di Indonesia yang telah menghirup kemerdekaan lebih dari 70 tahun, jumlah guru yang mengajar di sekolah ternyata masih sangat kurang. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 ini, sebagaimana dikutip Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, memperlihatkan ada kekurangan 707.324 guru untuk berbagai sekolah di negeri ini.
Sementara itu, menurut Ramli, jumlah guru pensiun 2018 dan 2019 jauh lebih banyak daripada formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ini menandakan perekrutan guru pada tahun 2018 hanya untuk menutupi kekosongan guru 2018 dan Indonesia sudah dipastikan pada tahun 2019 akan sangat kekurangan guru.
Dengan kondisi ini, Ramli menilai, pendidikan saat ini tidak menjadi prioritas utama pemerintah. “Perekrutan guru yang akan dilakukan ini bukan untuk menutupi kekurangan guru tetapi mengganti posisi guru yang pensiun tahun ini dan tahun depan,” ujar Ramli, 17 September 2018.
Pada tahun ini saja, lanjutnya, ada 51.000 guru yang pensiun. Akan halnya tahun 2019 ada 60.000-an pensiun. Adapun kuota guru yang diangkat tahun 2018 ini hanya pada kisaran 82.000.
Ambil contoh di Kabupaten Pandeglang, Banten. Setiap tahun, jumlah guru di kabupaten ini berkurang 200 hingga 300 orang, karena mereka memasuki batas usia pensiun (BUP). Di sisi lain, berkurangnya jumlah guru tersebut tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan CPNS guru.
“Setiap tahun kurang-lebih 200 sampai 300 guru pensiun, tetapi untuk penerimaan CPNS nyaris belum. Pada akhir tahun 2018 ini pun, dari kuota penerimaan CPNS yang sekitar 400 orang dibagi untuk pendidikan, kesehatan, dan umum. Jadi, jumlah CPNS untuk guru masih sangat kecil jika dibandingkan dengan yang pensiun,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, M. Olis Solihin, 31 Oktober 2018, sebagaimana dikutip banyak media lokal di Banten.
Olis juga mengatakan, akibat kekurangan guru, proses kegiatan belajar dan mengajar di SD dan SMP banyak yang diisi oleh tenaga kerja sukarela (TKS) dan tenaga kerja kontrak (TKK). “Jadi, sekarang ini, tenaga-tenaga pendidik itu dilaksanakan oleh TKS dan TKK,” ujarnya.
Karena kekurangan guru, lanjutnya, kualitas pendidikan di Pandeglang juga menjadi menurun. Karena, menurut Olis lagi, kualitas antara TKS dan TKK tak sama dengan guru yang sesungguhnya. “Bukan kami mengecilkan kualitas TKS atau TKK. Tapi, guru yang sudah PNS kan belajar pedagogi. TKS dan TKK sekarang ini kan hanya mengisi kekosongan daripada murid tidak ada yang mengajar. Mau-tidak mau, suka atau tidak suka, tenaga TKS-lah yang mengajar siswa tingkat SD dan SMP,” katanya.
