Jakarta, 25 Februari 2026 — Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina kembali menggelar Serial Sarasehan Kebangsaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di Kampus Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/2). Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini dihadiri puluhan peserta dari kalangan aktivis, pimpinan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta sejumlah guru besar Paramadina.
Sarasehan seri kedua kali ini bertema “Asta Cita ke-2: Quo Vadis Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia”, menghadirkan Ichsanuddin Noorsy, Anthony Budiawan, dan Wijayanto Samirin sebagai pembicara, dengan moderator Any Setianingrum. Acaram dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini dan ditutup oleh Ketua Umum DN-PIM Din Syamsuddin.
Dalam paparannya, ekonom Wijayanto Samirin menyoroti arah kebijakan ekonomi yang menurutnya cenderung menuju state capitalism, yakni sistem di mana negara memainkan peran dominan dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara, kebijakan industri, dan kontrol strategis terhadap sektor-sektor vital. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan preferensi terhadap model ini sebagai instrumen mempercepat industrialisasi dan kemandirian ekonomi nasional.
Namun Wijayanto mengingatkan bahwa dalam praktiknya, state capitalism sering membuka ruang bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan untuk memanfaatkan kebijakan negara demi kepentingan bisnisnya. Dalam situasi seperti ini, manfaat ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok kroni yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan, bukan pada masyarakat luas.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan utama antara state capitalism yang berhasil dan kapitalisme kroni terletak pada kualitas tata kelola negara. Negara seperti China dan Singapura menunjukkan bahwa intervensi negara dapat mendorong industrialisasi dan pertumbuhan pesat ketika didukung birokrasi profesional, kebijakan yang konsisten, serta kontrol ketat terhadap korupsi. Sebaliknya, sejumlah negara di Amerika Latin dan Asia Selatan mengalami kegagalan industrialisasi karena praktik rente, patronase politik, dan korupsi yang tinggi.
Wijayanto menekankan bahwa keberhasilan model state capitalism mensyaratkan tiga prasyarat utama. Pertama, kualitas kebijakan publik yang baik dan berbasis data, sehingga intervensi negara benar-benar mendorong produktivitas dan daya saing. Kedua, birokrasi yang profesional dan kompeten agar kebijakan dapat dieksekusi secara efektif tanpa distorsi. Ketiga, tingkat korupsi yang rendah untuk memastikan sumber daya negara tidak diselewengkan oleh kepentingan sempit.
Menurutnya, tanpa tiga prasyarat tersebut, arah state capitalism berpotensi bergeser menjadi kapitalisme kroni, di mana kebijakan negara digunakan untuk melindungi dan memperkaya kelompok tertentu. Ia mengingatkan bahwa keinginan meniru keberhasilan China tidak cukup hanya dengan memperkuat peran negara dalam ekonomi, tetapi juga harus meniru disiplin institusional dan tata kelola yang menopangnya. Jika tidak, Indonesia justru berisiko menjauh dari model keberhasilan tersebut.
Sebagai ilustrasi, Wijayanto merujuk pada pengalaman China yang sejak akhir 1970-an berhasil meningkatkan kontribusi manufaktur dan ekspor industri melalui perusahaan milik negara dan kebijakan industri strategis, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 8 persen selama beberapa dekade. Sementara itu, Singapura menunjukkan bagaimana perusahaan milik negara yang dikelola secara profesional mampu menjadi pemain global dan kontributor utama pendapatan negara.
Sebaliknya, praktik kapitalisme kroni di berbagai negara menunjukkan pola konsentrasi kekayaan pada kelompok yang dekat dengan kekuasaan, rendahnya produktivitas, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan distribusi pendapatan yang lebih timpang.
Wijayanto menegaskan bahwa masyarakat sipil dan kalangan intelektual perlu mendorong pemerintah agar fokus pada tiga syarat keberhasilan tersebut. Dukungan publik, menurutnya, penting agar arah kebijakan ekonomi nasional tidak menyimpang dari tujuan pembangunan jangka panjang.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan peserta yang menyoroti tantangan tata kelola ekonomi, risiko oligarki, serta pentingnya reformasi kelembagaan untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Sarasehan ini merupakan bagian dari upaya memperkaya diskursus kebangsaan serta memberikan perspektif kritis terhadap arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. (rls)
