Jakarta – Para petinggi Partai Demokrat menyerukan pemakzulan Presiden AS Donald Trump menyusul serangan militer yang mengejutkan terhadap situs nuklir Iran pada Sabtu (21/06/2025) malam waktu AS.
“Ini adalah pelanggaran hukum yang jelas dan dapat didakwa,” cuit Anggota Kongres Sean Casten (D-IL) menanggapi berita tersebut, dikutip dari Yahoo! News.
“Tidak ada presiden yang berwenang mengebom negara lain yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap AS tanpa persetujuan Kongres.”
Trump mengumumkan berita tentang serangan tersebut di Truth Social, dan menggambarkan pengeboman tiga lokasi nuklir di Fordow, Natanz, dan Isfahan sebagai “sangat berhasil.”
“[Trump] telah mengambil risiko secara impulsif untuk melancarkan perang yang dapat menjerat kita selama beberapa generasi,” cuit anggota DPR AS Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY).
“Itu benar-benar dan jelas merupakan alasan untuk pemakzulan.”
Secara teknis, cabang eksekutif tidak memiliki kewenangan hukum untuk terlibat dalam serangan militer asing tanpa persetujuan Kongres.
Kongres belum pernah menyatakan perang sejak Perang Dunia 2 dan para anggota parlemen serta pakar hukum berbeda pendapat mengenai apakah presiden memiliki kewenangan untuk melakukannya.
Meskipun presiden memiliki kewenangan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata AS untuk memerintahkan tindakan militer tertentu, setiap tindakan yang diambil dalam jangka waktu lama dalam masa perang biasanya memerlukan otorisasi dari Kongres.
DPR dan Senat mengesahkan tindakan di Irak, Afghanistan, dan sekitarnya setelah serangan 11 September 2001.
“Kongres harus diajak berkonsultasi,” kata Senator Tim Kaine, D-Va. di acara “Face the Nation” CBS. “Kami tidak diajak berkonsultasi.”
Apakah AS Sedang Berperang?
Mengutip dari The Independent, secara resmi, AS harus menyatakan perang, yang memerlukan persetujuan Kongres. Namun, itu sebagian besar hanya formalitas.
AS tidak menyatakan perang terhadap Afghanistan atau Irak, tetapi masih terlibat dalam konflik bersenjata “pasukan darat” di kedua negara.
Ketika ditanya langsung selama wawancara dengan Kristen Welker dari NBC apakah AS sekarang berperang dengan Iran, Wakil Presiden JD Vance menjawab: “Tidak Kristen, kami tidak berperang dengan Iran, kami berperang dengan program nuklir Iran.”
Resolusi Kekuasaan Perang
Para oposisi Trump menyebut serangannya ilegal, dengan mengutip Resolusi Kekuasaan Perang (War Powers Resolution) tahun 1973, yang mengharuskan presiden memberi tahu Kongres 48 jam sebelum mengambil tindakan militer apa pun.
Resolusi itu juga membatasi pengerahan angkatan bersenjata AS hingga 90 hari tanpa deklarasi perang resmi.
Beberapa anggota Partai Demokrat menuduh Trump melanggar undang-undang tersebut.
“Keputusan Presiden yang membawa bencana untuk mengebom Iran tanpa izin merupakan pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan Kekuasaan Perang Kongres,” tulis Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez di X.
Jika Trump benar-benar melanggar Konstitusi dan Resolusi Kekuasaan Perang, secara teoritis ia dapat dimakzulkan, tetapi karena kendali Partai Republik atas DPR dan Senat, pemungutan suara pemakzulan kemungkinan besar tidak akan berhasil.
Trump dimakzulkan dua kali dalam masa jabatan pertamanya—sekali karena hubungannya dengan Ukraina dan sekali karena pemberontakan 6 Januari—tetapi kedua kali itu Senat Republik dapat memastikan pembebasannya. [BP]
