PEMBIAYAAN pembangunan menyebabkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada terus mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal IV 2023 tercatat sebesar US$ 407,1 miliar. Angka ini meningkat 2,7% secara tahunan atau year on year (yoy).
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, meningkatnya ULN tersebut tersebut bersumber dari transaksi ULN sektor publik.
“Selain itu, peningkatan posisi ULN pada kuartal IV 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk Rupiah,” kata Erwin, Kamis (15/2).
Adapun posisi ULN pemerintah mencapai US$ 196,6 miliar atau meningkat 5,4% yoy. Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,0 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9% yoy.
Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta.
Meski begitu, Erwin menyampaikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. [PAR]
