Koran Sulindo – Utang pemerintah pusat disebut mencapai Rp 3.672,33 triliun hingga Mei 2017. Utang itu terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.943,73 triliun (80,2 persen) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8 persen).
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, penambahan utang bersih selama bulan Mei 2017 mencapai Rp 4,92 triliun. Jumlah ini berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 11,03 triliun dan pelunasan pinjaman (neto) sebesar Rp 6,11 triliun.
Lalu, selama Mei 2017 juga telah dilakukan lelang penerbitan SBN dengan total penerbitan kotor mencapai Rp 38,09 triliun. Sementara, penarikan pinjaman (bruto) sebesar Rp 1,24 triliun.
Kewajiban bayar utang yang jatuh tempo pada Mei 2017 mencapai Rp 62,98 triliun. Jumlah ini terdiri atas pokok utang yang jatuh tempo mencapai Rp 39,89 triliun dan bunga utang Rp 23,09 triliun.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah utang yang mencapai Rp 3.672,33 triliun itu karena peningkatan utang pada April mencapai Rp 201 triliun. Sri akan tetapi berjanji melindungi ekonomi Indonesia terutama dalam mengelola utang dengan hati-hati dan transparan.
Ia memastikan utang pemerintah masih dalam tahap aman karena di bawah 30 persen produk domestik bruto (PDB). Dibanding Brazil, Meksiko dan Argentina, posisi Indonesia disebut masih jauh lebih baik.
Saat ini defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kurang dari tiga persen. Dibandingkan India yang mesti meminjam untuk menutupi defisit, tentu saja posisi Indonesia disebut lebih baik. Jumlah APBN 2017 mencapai sekitar Rp 2 ribu triliun.
Di ujung pemaparannya, Sri Mulyani mengingatkan masyarakat agar maklum atas utang tersebut. Terutama atas dasar apa pemerintah mengutang. Ia berjanji pemerintah mengelola utang tersebut agar masyarakat tidak khawatir. [KRG]
